Bentan.co.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sekaligus rembug stunting di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari.
Musrenbang 2024 ini turut diikuti oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, Lurah, LPM, Karang Taruna, hingga perwakilan ketua RT dan RW di kelurahan setempat.
Dalam musrenbang ini nantinya akan disepakati rencana dan prioritas pembangunan dingkat kelurahan hingga tingkat kota.
Pj Wali kota Tanjungpinang, Hasan, dalam sambutannya mengatakan usulan yang banyak dari warga itu akan dirembukkan bersama kembali di tingkat yang lebih tinggi yaitu di Kecamatan Bukit Bestari.
“Ini adalah hal rutin yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya. Menggali usulan prioritas dari masyarakat,” kata Hasan, saat sambutan, Senin (15/1).
Hasan menyebut komponen di Kecamatan Bukit Bestari itu sebagian besar adalah wilayah perumahan, sehingga usulan perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan yang banyak dirasakan oleh masyarakat.
“Usulan ini tentu harus kita pilah mana yang jadi prioritas, memang yang banyak itu adalah mengenai infrastruktur. Tidak lupa kita juga harus merembukkan untuk wilayah pesisir,”ujarnya.
Hasas menyebut, APBD Kota Tanjungpinang itu tidak begitu besar, sementara dalam pembagiannya sudah ada yang menjadi mandatory.
Seperti Dinas Pendidikan itu minimal harus 20 persen dari APBD, Dinas Kesehatan minimal 10 persen.
“Selain itu kita juga harus mendukung pemilu dan Pilkada yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Setidaknya ada Rp 20 miliar yang harus kita anggarkan,” ungkapnya.
Dengan kondisi itu, Hasan menyebut pemerintah harus bisa berkoodinasi menentukan mana yang paling prioritas dan terus mengupayakan mengejar anggaran di tingkat pusat.
“Termasuk dana aspirasi dewan kita harapkan juga ikut membantu menjawab usulan dari masyarakat ini,” harapnya.
Sementara itu, Camat Bukit Bestari, Husain Alhamid mengatakan musrenbang di kelurahan itu merupakan musrenbang kedua setelah musrenbang di Sei Jang.
“Sekarang polanya berubah. Dulu dibagi tiap bidang. Sekarang diawali rembuk warga dan diusulkan ke kelurahan,” ujarnya.
Ia menyebut saat ini ada 20 usulan prioritas dari masyarakat. Sebanyak 10 diantaranya adalah soal infrastruktur, 5 lainnya adalah masalah sosial pemerintahan dan 5 hal tentang ekonomi.
“Kita harap minimal setiap kelurahan itu ada usulan yang terealisasi nantinya,” harapnya. (Yto)
Editor : Brp
