bentan.co.id – Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) fokus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok. Gubernur menginstruksikan agar TPID lebih banyak kerja di lapangan/daerah untuk mengatasi kendala produksi dan distribusi.
Menurut Ansar, TPID harus proaktif mendorong sektor ekonomi agar tumbuh makin produktif dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.
“Upaya-upaya penguatan peran UMKM pangan dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi disertai adaptasi pemanfaatan teknologi digital perlu terus diperluas dari hulu sampai hilir termasuk akses pasar yang lebih luas bagi UMKM pangan,” kata Ansar di Tanjungpinang, Senin (11/10/2021).
Tak hanya itu, monitoring indikator utama perekonomian daerah dilakukan secara real-time, serta melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi rantai nilai lokal (Local Value Chain), sebagai strategi baru dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
“Hal ini pun jika tidak ditambah dengan unsur Kesadaran dari kepala daerah dan jajarannya tentang pentingnya pengendalian inflasi maka dipastikan tidak akan ada implementasi kebijakan program 4K dan jika pun ada maka program 4K tersebut tidak akan berjalan seperti yang diharapkan,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BI Wilayah Kepulauan Riau, Musni Hardi K. Atmaja mengatakan kerja pokok TPID adalah menjaga agar inflasi daerah bisa tetap rendah dan stabil sehingga daya beli masyarakat bisa dijaga.
Secara umum, kata Husni, TPID Kepri dinilai telah berhasil mengendalikan inflasi. Hal ini bisa dilihat dari tren yang semakin rendah sejak tahun 2017 di angka 4.02 peren, kemudian 2018 turun di angka 3.47 persen, kemudian turun lagi menjadi 2.03 persen di 2019 dan terakhir menjadi 1.10 persen.
“Inflasi yang terjadi di Kepri dipengaruhi oleh faktor menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.
“Kita harus tetap bersyukur, karena walaupun ditengah pandemi, namun tingkat inflasi di Kepri masih bisa tetap terkendali,” tuturnya.
Kondisi inflasi di Provinsi Kepri pada bulan September tahun 2021 tercatat sebesar 0,31 persen, lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar -0,08 persen. Sasaran inflasi Kepri 2021 berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,5 ± 1 persen. Sedangkan kondisi dari Januari sampai dengan Juli 2021 secara kumulatif, Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,52 persen (ytd) atau 2,07 persen (yoy).
(*/Brp)
