Bentan.co.id – Media sosial belakangan ini diramaikan oleh tren “kabur aja dulu”, sebuah frasa yang merepresentasikan keinginan masyarakat untuk meninggalkan berbagai persoalan di Indonesia.
Ungkapan ini mencerminkan meningkatnya keresahan publik terhadap ketidakpastian ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, kebijakan pemerintah yang dinilai blunder, serta lemahnya penegakan hukum.
Awalnya, “kabur aja dulu” muncul sebagai guyonan netizen. Namun, seiring waktu, frasa ini berkembang menjadi bentuk sindiran serius terhadap kondisi sosial dan politik di Tanah Air.
Ungkapan ini juga menjadi simbol perlawanan terhadap sistem birokrasi yang dianggap lamban, tidak akuntabel, dan gagal memenuhi harapan rakyat.
Dalam konteks yang lebih luas, tren ini mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
Banyak masyarakat merasa frustrasi dengan berbagai kasus korupsi, pernyataan blunder pejabat, serta kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Akibatnya, “kabur aja dulu” bukan hanya candaan, tetapi juga kritik tajam terhadap para pemangku kebijakan.
Fenomena ini semakin memperjelas ketimpangan antara janji politik dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Para pejabat sering kali mengumbar retorika populis, tetapi implementasi kebijakan mereka jauh dari harapan publik.
Kekecewaan ini kemudian disalurkan melalui media sosial dalam bentuk meme, tagar, dan unggahan bernada sarkasme yang menyoroti berbagai kegagalan pemerintah.
Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dari pemerintah. Namun, setiap kali terjadi penyalahgunaan wewenang atau kasus korupsi yang terungkap, kepercayaan publik semakin terkikis.
Sistem pengawasan yang dinilai lemah juga memperburuk situasi, menciptakan kesan bahwa para elite lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kesejahteraan rakyat.
Tren “kabur aja dulu” seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan reformasi nyata.
Krisis kepercayaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, memperbaiki sistem birokrasi, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan publik.
Di sisi lain, masyarakat juga harus tetap kritis namun konstruktif dalam menyuarakan pendapatnya. Kritik yang membangun dapat menjadi pendorong perubahan sistem yang lebih baik.
Reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik adalah langkah-langkah strategis yang harus segera direalisasikan.
Tren “kabur aja dulu” bukan sekadar ungkapan keputusasaan, melainkan seruan untuk perubahan mendasar yang lebih inklusif dan responsif.
ika dikelola dengan baik, momentum ini bisa menjadi katalisator bagi perbaikan sistem pemerintahan yang lebih adil, efisien, dan berpihak kepada rakyat.(*)
Editor: Don
