Bentan.co.id, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan perlunya kesepakatan rencana untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kemaritiman, terutama labuh jangkar.
Pernyataan ini disampaikan saat Nyanyang memimpin Rapat Koordinasi, Konsolidasi, dan Operasional Areal Labuh Jangkar di Kepri yang digelar di Ruang Rapat Marketing Center BP Batam, Kamis (24/7/2025).
Dalam paparannya, Wagub menjelaskan bahwa Kepri memiliki enam titik labuh jangkar utama yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yaitu Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, serta Terminal Batu Ampar dan Terminal Sekupang.
“Sebagian dari titik-titik ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan, sementara sisanya oleh BUMD Kepri. Kita perlu memastikan seluruh potensi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penerimaan negara dan daerah,” ujar Nyanyang.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan layanan labuh jangkar.
Menurutnya, tidak cukup hanya bekerja secara sektoral. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk mempercepat investasi dan efisiensi pelayanan di bidang kemaritiman.
“Langkah awal adalah memperkuat koordinasi antara BUP Pelabuhan Kepri dan BP Batam, serta membangun kolaborasi yang solid dengan seluruh stakeholder maritim, termasuk instansi CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, and Port Authority),” tambahnya.
Wagub juga menekankan pentingnya dukungan kelembagaan dan aspek hukum dalam pelaksanaan rencana kerja.
Ia mendorong keterlibatan Kejaksaan Tinggi melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk memberikan pendampingan hukum.
Selain itu, ia meminta setiap instansi menunjuk person in charge (PIC) guna memperlancar pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di lapangan.
“Perumusan SOP dan mekanisme kerja sama antar pihak menjadi kunci agar potensi penerimaan negara benar-benar bisa terealisasi secara efektif,” tegasnya.
Tim Ahli dan Penasehat Gubernur Kepri, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, yang turut hadir, menambahkan bahwa optimalisasi labuh jangkar perlu berjalan selaras dengan pengembangan sektor maritim lainnya.
Ia menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura yang selama ini belum maksimal.
Marsetio juga mendorong percepatan beberapa program strategis nasional di Kepri seperti proyek Rempang Eco City, pengembangan wisata bahari, pembangunan SMA Unggulan Garuda di Pulau Dompak, dan eksplorasi serta eksploitasi potensi minyak dan gas bumi di Natuna.
“Kepri harus melihat laut sebagai kekuatan ekonomi utama. Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah yang tidak bisa ditunda lagi,” ujarnya.(*)
Editor: Don
