Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas langkah tegas yang diambil pimpinan partai politik dalam menyikapi sejumlah anggota DPR RI yang dinilai membuat pernyataan keliru.
Dalam keterangannya di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), Prabowo menyebut para ketua umum partai sepakat mencabut keanggotaan kader bermasalah dari DPR.
Selain itu, mereka juga mendorong evaluasi beberapa kebijakan parlemen, termasuk wacana pencabutan tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para ketua umum partai sudah mencabut keanggotaan kadernya di DPR yang melakukan kesalahan. DPR juga akan meninjau ulang beberapa kebijakannya agar lebih berpihak kepada rakyat,” ujar Prabowo.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik sekaligus jawaban atas kekecewaan publik terhadap sebagian anggota legislatif.
Presiden menekankan bahwa wakil rakyat harus selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok.
Tak hanya itu, Prabowo juga meminta pimpinan DPR untuk membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa. Tujuannya, agar aspirasi bisa tersampaikan dengan lebih baik.
“Kami ingin memastikan suara rakyat didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. DPR harus selalu berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Meski mendukung kebebasan berpendapat, Prabowo tetap mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak disertai tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum.
“Negara menghormati kebebasan berpendapat, tetapi perusakan fasilitas umum atau penjarahan jelas melanggar hukum. Aparat wajib melindungi masyarakat dan fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat,” katanya.
Menutup pernyataan, Presiden mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan.
“Indonesia sedang bangkit. Mari kita perbaiki kekurangan bersama-sama tanpa merusak persatuan bangsa,” tandas Presiden Prabowo.(*)
Editor: Don
