Bintan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan tengah menyusun langkah untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor kepelabuhan.
Bersama sejumlah instansi vertikal, Pemkab menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Bintan, Ronny Kartika, guna merumuskan regulasi dan rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru.
Ronny menjelaskan, arahan dari Presiden Prabowo dan Menteri Dalam Negeri mendorong setiap daerah agar lebih inovatif dalam menggali potensi lokal sebagai sumber pendapatan baru.
Salah satu upaya yang dinilai efektif adalah pembentukan BUMD yang bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta.
“Kita punya beberapa titik pelabuhan yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya pelabuhan bekas PT Antam di Kijang, yang sudah dibicarakan oleh Bapak Bupati untuk dikelola, apakah melalui mekanisme pinjam-pakai atau take over. Intinya, kita petakan semua potensi yang ada, sesuaikan dengan regulasi, lalu kita jalankan,” ujar Ronny, Selasa (7/10) di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan.
Bintan sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang kepelabuhan yang diterbitkan pada 2014.
Regulasi tersebut kini akan disesuaikan dengan aturan baru agar lebih relevan dan mampu membuka ruang bagi pengelolaan sumber pendapatan daerah yang lebih luas.
Sebagai langkah pembelajaran, Pemkab Bintan juga melakukan studi ke BUMD di Kota Cilegon, Banten, yang dinilai berhasil mengelola sektor kepelabuhan.
Salah satu contoh suksesnya adalah pengelolaan kapal pandu yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.
“Kita bisa ambil peluang serupa, misalnya dari layanan kapal pandu, suplai air bersih, hingga kebutuhan logistik untuk kapal-kapal besar yang labuh di sekitar Bintan. Di depan PT BAI saja, ada ratusan kapal tanker yang berlabuh setiap hari. Sebagian sudah dikelola pihak lain seperti Pelindo, tapi peluang kerja sama masih terbuka lebar,” tambah Ronny.
FGD juga membahas pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkut yang dinilai perlu penyesuaian kebijakan.
Melalui forum ini, Pemkab Bintan berharap bisa menyusun peta jalan pengelolaan pelabuhan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang, dengan target yang terukur di setiap tahapannya.(*)
Editor: Don
