Bentan.co.id – Aktivitas bongkar muat barang yang diduga berasal dari Kawasan Bebas Batam kembali terpantau berlangsung di kawasan Pelantar II, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Aktivitas ini memperlihatkan indikasi adanya pengiriman barang dari Wilayah Free Trade Zone (FTZ) ke wilayah daratan Kepulauan Riau dengan dugaan tujuan menghindari kewajiban pajak dan bea keluar.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah buruh angkut memindahkan barang dari truk bak tertutup ke kapal kayu KM Srindit.
Baca juga: Bawa 10 Botol Sabu Cair ke Tanjungpinang, WN Malaysia Akhirnya Divonis 15 Tahun Penjara
Proses bongkar muat dilakukan secara terbuka di kawasan pelabuhan tradisional, tanpa terlihat adanya pengawasan dari aparat terkait.
Seorang sumber yang mengetahui aktivitas tersebut menyebutkan bahwa barang-barang yang dimuat terdiri dari ban kendaraan, bahan pokok, serta sejumlah komoditas lain yang berasal dari Batam.
“Barang itu masuk lewat Pelabuhan Gentong, lalu dilansir ke gudang-gudang di Bintan dan Tanjungpinang sebelum dikirim keluar daerah,” ujar sumber tersebut.
Menurutnya, pola ini telah berlangsung lama dan diduga sengaja dirancang untuk memanfaatkan celah pengawasan antara wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dengan wilayah non FTZ seperti Tanjungpinang dan Bintan.
Baca juga: Viral di Medsos, Pelaku Pencopetan Wisatawan Singapura Ditangkap Polisi
“Biasanya setelah ditampung di gudang, barang itu dibawa ke Pekanbaru,” katanya.
Aktivitas serupa juga terjadi di Pelabuhan Rakyat Jalan Salam, Tanjungpinang.
Pola Lama yang Terus Berulang
Praktik penyelundupan barang dari Kawasan Bebas Batam ke wilayah Kepulauan Riau daratan bukan fenomena baru.
Pada 2023, Kementerian Perdagangan melalui Balai Pengawasan Tata Niaga (BPTN) Medan pernah menggerebek gudang penyimpanan barang ilegal di kawasan Toapaya, Kabupaten Bintan, serta di Jalan Kasturi, Batu 10, Tanjungpinang.
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan berbagai barang tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI), mulai dari ban mobil berbagai ukuran, oli, besi, baja, hingga aluminium.
Baca juga: Polda Kepri Tangkap Dua Pengedar Ganja di Lapangan Bola Tanjung Uma Batam
Sejumlah bahan pokok, termasuk beras, juga ditemukan tersimpan di gudang-gudang tersebut.
Namun hingga kini, publik nyaris tidak mendapatkan informasi lanjutan terkait proses hukum pasca penggerebekan.
Dampak Sistemik bagi Negara dan Dunia Usaha
Maraknya peredaran barang ilegal dinilai membawa dampak sistemik. Negara berpotensi kehilangan penerimaan dari pajak dan bea keluar, sementara pelaku usaha resmi harus bersaing dengan barang ilegal yang dijual jauh di bawah harga pasar.
Kondisi ini menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan berisiko mematikan distributor resmi yang patuh terhadap aturan.
Baca juga: Ready Mix di Bintan Diduga Terima Pasir dari Tambang Ilegal
Humas Bea Cukai Tanjungpinang, Setyadi, mengakui bahwa pengawasan di kawasan Pelantar II belum dapat dilakukan secara rutin.
Ia menyebut keterbatasan personel serta kondisi geografis Kepulauan Riau menjadi kendala.
“Memang ada celah. Kami tidak bisa menempatkan anggota secara terus-menerus di sana,” ujar Setyadi, kemarin.
Ia menjelaskan, pengawasan Bea Cukai saat ini diprioritaskan di pelabuhan resmi dengan aktivitas bongkar muat tinggi, seperti Pelabuhan Tanjung Uban.
Sementara Pelantar II tidak masuk kawasan Free Trade Zone (FTZ), sehingga tidak menjadi titik pengawasan utama.
“Kalau di pelabuhan resmi, memang ada anggota yang berjaga. Tapi di Pelantar II tidak setiap hari kita awasi,” katanya.
Baca juga: Pengintaian Dua Jam, Polisi Amankan Dua Terduga Pengedar Sabu di Batu Aji
Setyadi menegaskan, penindakan baru akan dilakukan jika ada laporan dari masyarakat atau pihak terkait yang disertai informasi awal.
“Kalau ada laporan, baru kita telusuri apakah benar atau tidak,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa Pelantar II bukan satu-satunya titik rawan di Tanjungpinang.
Banyaknya pelabuhan rakyat dan garis pantai terbuka di Kepulauan Riau, ditambah keterbatasan sumber daya manusia, membuat pengawasan menyeluruh menjadi tantangan.
“Kondisi wilayah dan keterbatasan SDM membuat kami tidak bisa mengawasi semua titik setiap hari,” ucapnya.(Brm)
Editor: Don
