Bentan.co.id – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri rapat kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2022 yang berlangsung selama tiga hari yakni, 9-11 Mei 2022 di hotel Discovery Kartika Plaza, Bali.
Acara rapat kerja APPSI tahun 2022 kali ini dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Dihadiri oleh ketua APPSI Anies Baswedan yang juga Gubernur DKI Jakarta. Hadir juga dalam kesempatan ini sejumlah Menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf dan hampir seluruh Gubernur se Indomesia.
Adapun tema yang dikedepankan dalam Raker kali ini adalah ‘Peran Pemerintah Provinsi Untuk Kesinambugan Pembangunan Daerah dan Nasional’. Diantaranya yang dibahas adalah terkait materi penetapan program kerja dan rekomendasi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat beberapa regulasi perubahan terutama daerah, sehingga daerah mendapat tantangan baru atas perubahan regulasi tersebut.
Dalam kesempatan ini, Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan berbagai usulan dari daerah yang diakomodir dalam setiap pertemuan. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat sesuai konsep otonomi daerah dalam mendukung rencana strategis nasional.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang hadir dalam acara tersebut mengatakan jika dalam sambutannya Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menekankan pada pembangunan berkelanjutan agar dapat memakmurkan daerah pada generasi masa depan. Daerah harus diberi kewenangan dalam otonomi daerah dalam membangun kebijakan didaerah dengan menyesuaikan aspirasi rakyat.
“Penekanannya jelas, Pemerintah harus dapat berkolaobasi dengan pihak-pihak swasta dalam membangun. Kemudian melakukan berbagai inovasi, serta anggaran harus fokus pada hasil,” terang Gubernur Ansar.
Tidah hanya pembangunan, hal yang lebih penting Pemerintah juga menekankan pada program pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan melaksanakan APBD secara tepat dan cepat agar terserap.
“Semuanya dibahas, termasuk juga seruan bangga dengan produk-produk dalam negeri sebagai upaya menghidupkan produksi lokal agar berkembang.
Kemudian juga mendukung keberpihakan pada pelaku UMKM melalui kredit perpajakan dan teknolegi digital. Pemprov juga diminta untuk melakukan reformasi birokrasi secara transparan, dan penyelenggaraan mall pelyana publik dalam mendukung penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah,” pungkas Gubernur.
(*/Brp)
