Tanjungpinang – BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menggelar Paritrana Award 2025, bertempat di Aula Wan Seri Beni, Komplek Pemerintahan Provinsi Kepri, Dompak, Senin (3/11/2025).
Penyerahan penghargaan Paritrana BPJS Ketenagakerjaan (Paritrana Award 2025) itu diserahkan langung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, kepada lembaga pemerintah daerah serta badan usaha di Kepulauan Riau yang dinilai berhasil mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan bahwa ini adalah bagian tugas pokok pemerintah daerah untuk menjalankan amanah tugas yang telah didesentralisasi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“Ada enam tugas tugas pokok kita, ada dua tugas mandatory kita yaitu pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang ketiga bidang ke PU an dan penataan ruang, bidang permukiman dan penataan wilayah, prasaran wilayah, bidang trantip dan bidang perlindungan masyarakat, kata Ansar.
Menurut Ansar, masih banyak objek yang harus di lindungi terutama bagi para pekerja rentan lainnya. Namun, karena keterbatasan yang dimiliki ditambah Kepri merupakan daerah kepulauan. Maka, jaminan perlindungan melalui BPJS diberikan kepada nelayan terlebih dahulu.
Terhitung 2025 ini, sambung Ansar, Pemprov Kepri juga akan memperluas jaminan sosial untuk para petani dan juga bagi para pekerja-pekerja rentan lainnya.
“Kemarin saya dengar pidato pak Menko Perekonomian, tadi disampaikan pak Kanwil BPJS pemerintah juga memberikan insentif BPJS kemarin kepada Ojol dan Driver Online. Kemarin Kita sudah dibahas, tapi tergantung DPRD setujui apa tidak, maka kekurangannya akan kita tutupi melalui APBD, yang ojek online ditutupi oleh kabupaten/kota. Kalau ada kabupaten/kota yang tidak mencukupi akan ditutupi oleh provinsi kalau tidak salah saya 50 persen,” ungkapnya.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Henky Rhosidien, mengatakan bahwa penganugrahan Paritrana merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada seluruh steakholder mulai dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pemerintah desa hingga perusahaan.
“Anugerah Paritrana Award 2025 ini adalah bentuk penghargaan pemerintah untuk seluruh stakeholder pemerintah dan badan pengusahaan yang memberikan kepatuhan kepada usaha mendaftarkan karyawan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang BPJS,” ucapnya.
Kemudian, lanjut dia, dengan adanya kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam upaya perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan Impres 02 Tahun 2021, agar seluruh pekerja bisa tercover oleh jaminan sosial.
Visi pemerintah, sebut Henky, di Tahun 2045 nantinya cakupan kepersertaan BPJS ketenagakerjaan sudah 95 persen. Maka perlunyakolaborasi bersama pemda dan seluruh elemen masyarakat untuk menuju tahapan-tahapan ke 95 persen tahun 2045.
“Saat ini di Kepri baru 58 persen, masih jauh dari yang dikategorikan Universal Coverage Jaminan Sosial ketenagakerjaan. Untuk diwilayah kerja kami Sumatera Barat, Riau dan Kepri, 58 persen ini adalah yang tertinggi jika dibandingkan provinsi Riau dan Sumatera Barat,” ucapnya.
Penganugerahan terdiri dari tiga kategori yakni pemerintah kabupaten/kota terbaik, kategori pemerintah desa/kelurahan terbaik, dan kategori pemberi kerja badan usaha skala kecil dan mikro terbaik.
Adapun kategori pemerintah kabupaten/kota terbaik yakni Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Lingga.
Kategori Pemerintah Desa/Kelurahan Terbaik yakni, Shimano Batam,Pelayanan Listrik Nasional Batam, dan DVE Marine Enginering.
Kategori Pemberi Kerja Badan Usaha Skala Kecil dan Mikro Terbaik yakni Rumah Makan Rezeki.
Diketahui di Provinsi Kepri, sebanyak 40.500 pekerja rentan baik di Kabupaten maupun Kota telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.(Adv)
