Jakarta – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan keberatan terkait rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menegaskan pemotongan ini dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Kami semua mengusulkan supaya anggaran tidak dipotong. Karena itu akan menjadi beban semua di provinsi masing-masing,” ujar Mualem usai pertemuan di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Mualem mengungkapkan Aceh berpotensi mengalami pemotongan TKD hingga 25 persen. Di provinsi lain, pemotongan bahkan bisa mencapai 35 persen. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program prioritas di daerah.
Sementara itu Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan beberapa masukan kepada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terkait alokasi dana transfer pusat ke Provinsi Kepri untuk tahun 2026.
Angka ini menurun Rp534 miliar dibandingkan alokasi tahun 2025 sebesar Rp2,001 triliun.
“Berkurangnya dana transfer ini memberikan dampak yang cukup berat bagi APBD Provinsi Kepri,” ujar Gubernur Ansar.
Akibat pengurangan dana transfer pusat, APBD Kepri 2026 yang semula direncanakan sebesar Rp3,967 triliun harus disesuaikan menjadi Rp3,471 triliun.
Menurut Gubernur, penurunan ini berpotensi memengaruhi keberlanjutan pembangunan dan perekonomian daerah.
“Rata-rata pemerintah daerah harus menunda atau memangkas beberapa program pembangunan. Bahkan bisa berdampak pada penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Untuk itu, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kondisi pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan, serta kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui alokasi dana transfer ke daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp649,99 triliun, turun Rp269 triliun dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun.(*)
Editor: Don
