Tanjungpinang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meluncurkan inovasi Sistem Informasi dan Manajemen Data Kendaraan Dinas (SIMANDA), Kamis (9/10/2025).
Acara launching berlangsung di Ruang Rapat UPTD PPD Tanjungpinang.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bapenda Kepri, Abdullah, dan dihadiri oleh Kepala UPTD PPD Tanjungpinang beserta jajaran, para Kasubbag Umum dan Kepegawaian dari seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri, serta perwakilan instansi terkait.
Abdullah menjelaskan bahwa SIMANDA merupakan bagian dari upaya Bapenda Kepri dalam memperkuat transformasi digital, khususnya dalam tata kelola kendaraan dinas dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan milik pemerintah daerah.
“Tantangan pengelolaan pendapatan daerah saat ini menuntut adanya inovasi, kecepatan, dan akurasi data. SIMANDA hadir untuk menjawab tantangan itu agar pengelolaan kendaraan dinas lebih tertib, efisien, dan transparan,” ujar Abdullah.
Inovasi SIMANDA digagas oleh Nurfasanty, Kasi Penerimaan dan Pendapatan UPTD PPD Tanjungpinang, dengan dukungan penuh dari Kepala UPTD Muhammad Hanafiah dan arahan strategis dari Kepala Bapenda Kepri.
Sistem ini dikembangkan untuk mengintegrasikan data kendaraan dinas antar OPD, sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pemerintah daerah.
Melalui SIMANDA, data kendaraan dapat diakses secara real time, termasuk informasi kepemilikan, jadwal jatuh tempo pajak, nilai PKB, dan status kepatuhan masing-masing OPD.
Abdullah menegaskan bahwa SIMANDA bukan hanya sekadar aplikasi, tetapi juga langkah menuju perubahan pola kerja dari manual menjadi digital serta penguatan transparansi aset daerah.
“Terima kasih kepada seluruh tim pelaksana. SIMANDA menjadi tonggak perubahan menuju sistem data yang terintegrasi dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala UPTD PPD Tanjungpinang Muhammad Hanafiah menyampaikan komitmen untuk terus melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada seluruh OPD agar implementasi sistem berjalan optimal.
“Melalui SIMANDA, setiap OPD dapat memantau jadwal jatuh tempo pajak kendaraan, status pembayaran, hingga mengunduh laporan secara mandiri. Ini akan mendukung keteraturan administrasi pajak dan pengelolaan aset pemerintah daerah,” jelas Hanafiah.(Yto)
Editor: Don
