Bentan.co.id – Calon Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, terus memperjuangkan kepastian hukum bagi rumah nelayan yang dibangun di atas laut.
Sejak tahun 2023, Pemprov Kepri telah menerbitkan lebih dari 2.500 sertifikat untuk rumah nelayan. Program ini akan kembali dilanjutkan pada tahun 2025 dengan alokasi anggaran baru.
“Tahun lalu, kami menganggarkan Rp3 miliar dan berhasil menerbitkan lebih dari 2.500 sertifikat yang sudah dibagikan ke tujuh kabupaten dan kota,” kata Ansar dalam kampanye tatap muka di Kecamatan Bintan Timur, Selasa (8/10/2024).
Sebagai calon Gubernur Kepri nomor urut 1 dalam Pilkada 2024, Ansar memastikan bahwa pada tahun 2025 akan kembali dialokasikan dana sebesar Rp2 miliar dari APBD untuk penerbitan 1.000 hingga 2.000 sertifikat rumah nelayan di atas laut.
“Kami cicil agar semua nelayan bisa mendapatkan kepastian hukum. Sertifikat ini penting karena dapat memberikan nilai ekonomis pada tanah yang mereka miliki, bahkan bisa diagunkan ke bank,” ujar Ansar.
Di hadapan ratusan warga yang hadir, Ansar menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan penerbitan sertifikat bagi sekitar 25.000 rumah nelayan yang masih membutuhkan kepastian hukum.
Namun, Ansar juga menekankan bahwa bangunan di atas laut yang digunakan untuk kegiatan usaha perikanan tetap memerlukan izin khusus yang harus diajukan oleh bupati atau wali kota setempat.
Selain program sertifikasi rumah nelayan, Ansar juga memaparkan berbagai capaian di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, transportasi, bantuan sosial, serta program pembinaan masyarakat.
“Tiga tahun adalah waktu yang singkat untuk menjalankan program-program ini. Saya berharap bapak dan ibu yang hadir dapat mendukung kami agar program yang berpihak kepada masyarakat ini bisa terus berlanjut,” tutup Ansar.(*)
Editor: Don
