bentan.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Lis Darmansyah mengkritisi lambannya kinerja pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan soal refocusing anggaran penangganan Covid 19. Lis menyatakan pembahasan dan masukan terhadap kebijakan anggaran lebih banyak berasal dari DPRD.
“Boleh di cek tanyakan OPD apakah mereka tahu anggaran di tiap OPD yg mana di refocusing? Untuk itu DPRD lebih banyak berinisiatif mengundang Pemerintah mempertanyakan kebijakan dan anggaran yang di refocusing untuk penanganan Covid,” ucap Lis, Rabu (7/7/2021).
Padahal menurutnya, kebijakan recofusing anggaran itu sepenuhnya kewenangan Pemprov Kepri dan telah diatur oleh peraturan yang ada.“DPRD hanya diberitahukan terhadap pelaksanaan refocusing anggaran penangganan Covid 19, tetapi DPRD tetap melaksanakan 3 fungsi yang ada, yaitu membentuk peraturan Daerah, budgeting dan pengawasan,” katanya.
Lis juga mengapreasiasi TNI- Polri karena tanpa bantuan apapun mereka dengan kemampuannya banyak sekali membantu dalam penangganan Covid 19 ini sampai banyak sekali rekan-rekan mereka yang terinfeksi virus ini, untuk itu DPRD Menginisiasikan untuk TNI-Polri mendapatkan Insentif.
“Nah ini justru DPRD menginisiasikan agar mereka juga memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dan aparat TNI – Polri yang berjuang di lapangan dalam penangganan pencegahan rantai virus ini,” tutur Lis.
Untuk itu, Lis menegaskan DPRD juga Bagian dari Pemerintahan yang memang diciptakan untuk lebih banyak bicara karena tugas dan fungsinya bukan teknis.
“Pemerintah dalam situasi pandemi ini harus tenang dan betul-betul menciptakan ketenangan dalam menghadapi kondisi yang serba berat dan serba sulit, tidak boleh terlihat gruzak gruzuk atau pun kalut,” tegasnya.
Reporter: bentan.co.id
Editor: Bram
