Bentan.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (6/4/2026).
Agenda ini jadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Musrenbang ini digelar untuk menyinkronkan rencana pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi serta menyusun program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan global.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan pentingnya arah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” terang Ansar.
Di sektor pendidikan, Pemprov Kepri menargetkan perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan.
“Kami akan memperluas beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, memperkuat pendidikan vokasi, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujarnya.
Sektor kesehatan juga jadi perhatian dengan peningkatan layanan yang terus dilakukan.
“Program beasiswa kedokteran, jaminan kesehatan daerah, dan peningkatan fasilitas rumah sakit akan terus kami dorong,” jelas Ansar.
Sementara di sektor ekonomi, pemerintah fokus pada penguatan pelaku usaha dan sektor produktif.
“Kami akan melanjutkan subsidi margin bunga nol persen, memperkuat UMKM, serta memberikan dukungan bagi petani dan nelayan,” katanya.
Di bidang infrastruktur, peningkatan konektivitas antarwilayah dan layanan dasar tetap menjadi prioritas.
“Pembangunan konektivitas antarwilayah, program listrik desa ‘Kepri Terang’, penyediaan air bersih, dan penanganan kawasan permukiman akan terus dilanjutkan,” ungkapnya.
Pemprov Kepri juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Kami memberikan perhatian pada jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pekerja informal, serta insentif bagi perangkat desa dan kader masyarakat,” tambahnya.
Dalam paparannya, Ansar juga menyampaikan beberapa capaian daerah, termasuk penurunan angka stunting dan peningkatan cakupan kesehatan.
“Alhamdulillah, prevalensi stunting kita turun menjadi 15 persen, dan cakupan JKN telah mencapai 98,43 persen, sehingga kita meraih penghargaan UHC kategori Pratama,” ujarnya.
Di sektor budaya, pelestarian sejarah daerah juga terus didorong.
“Revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu akan terus kita lanjutkan, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang hadir secara virtual, memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan Kepri.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 7,89 persen dan berada di posisi keempat nasional, dengan inflasi sebesar 3,54 persen.
Bahkan, Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat pertumbuhan hingga 17,36 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan penurunan dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga tercatat tinggi, yakni 80,53.
Dari sisi fiskal, Kepri dinilai memiliki kapasitas yang cukup kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan transfer pusat.
Namun, pemerintah daerah tetap diminta mengoptimalkan belanja agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata.
Bima juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih cukup kompleks, mulai dari kondisi geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, hingga potensi kenaikan harga energi.
Menurutnya, ada empat kunci menuju negara maju, yaitu konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan antara pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, terutama dalam program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang kini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sinergi antara kepala daerah dan wakilnya, serta hubungan yang solid antara eksekutif dan legislatif.
“Kekompakan adalah kunci untuk mempertahankan capaian yang sudah baik ini,” tegasnya.
Dalam arahannya, Bima juga menyoroti implementasi program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah daerah diminta memastikan pelaksanaan program berjalan baik, mulai dari rantai pasok hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih juga disebut sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal, terutama dalam mendukung penyediaan bahan pangan untuk program MBG.
Pemerintah pusat akan mendukung melalui pelatihan dan penguatan kelembagaan koperasi.
Bima menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi forum yang benar-benar menyerap aspirasi masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus selaras antara pusat dan daerah, serta membuka ruang inovasi agar mampu menjawab tantangan ke depan,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Pemprov Kepri menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota se-Kepri atas capaian kinerja dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 tahun ukur 2025.
Musrenbang ini juga dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, anggota legislatif, kepala daerah se-Kepri, serta perwakilan instansi, akademisi, dan tokoh masyarakat.(*)
Editor: Don
