Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperkuat langkah pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi.
Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa berbagai strategi telah dijalankan, mulai dari digitalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi informasi publik, hingga kolaborasi dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman dalam pembangunan Zona Integritas.
“Langkah lainnya adalah sosialisasi nilai-nilai integritas melalui pemasangan banner dan media informasi SPI di seluruh OPD,” ujar Ansar dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang digelar KPK di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Selasa (14/10/2025).
Ansar menegaskan bahwa hasil SPI menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Survei ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
“Integritas adalah pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Hasil SPI harus menjadi cermin bagi seluruh ASN untuk terus memperbaiki diri,” katanya.
Plt Deputi KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa SPI dan Monitoring Center for Prevention (MCSP) memiliki keterkaitan erat.
MCSP berfungsi memperkuat sistem tata kelola pemerintahan, sementara SPI mengukur hasil dan dampak dari perbaikan sistem tersebut.
Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah praktik seperti pemecahan paket pengadaan langsung dan menekankan transparansi serta efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.
Menanggapi hasil SPI Kepri tahun 2024 yang masih tergolong rendah (kategori merah dengan nilai 71,66), Ansar menyebut akan melakukan evaluasi menyeluruh di seluruh OPD.
“Kami akan menelusuri lebih dalam hasil survei ini, memperkuat komunikasi antara pimpinan dan staf, serta memperbaiki sistem pengawasan agar hasil SPI dan indikator reformasi birokrasi bisa meningkat,” ujarnya.
Meski begitu, hasil MCSP Pemprov Kepri justru menunjukkan capaian sangat baik. Ansar menyebut hal ini menjadi bukti bahwa sistem pengendalian dan tata kelola pemerintahan di Kepri telah berjalan dengan baik.
“Nilai MCSP kita tinggi, artinya sistem sudah kuat. Namun, hasil SPI yang masih rendah menunjukkan tantangan kita kini ada pada persepsi dan perilaku. Ini yang akan kita benahi bersama,” tambahnya.
Ansar juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses pengadaan barang dan jasa untuk mencegah praktik pemecahan paket maupun proyek fiktif.
Ia mendorong pemanfaatan E-Katalog Lokal sebagai langkah transparan dan efisien dalam belanja pemerintah.(*/Adv)
Editor: Don
