Puluhan Mahasiswa HMI Tanjungpinang dan Bintan Gelar Aksi Demo Tuntut Proyek Rempang Dibatalkan

Puluhan Mahasiswa HMI Tanjungpinang dan Bintan Gelar Aksi Demo Tuntut Proyek Rempang Dibatalkan.
Puluhan Mahasiswa HMI Tanjungpinang dan Bintan Gelar Aksi Demo Tuntut Proyek Rempang Dibatalkan. F. Bentan.

 

Bentan.co.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Tanjungpinang dan Bintan, gelar aksi unjuk rasa di Bundaran Pamedan, Jalan Ahmad Yani, Tanjungpinang, Senin (02/10/2023) siang tadi.

Dalam aksi puluhan mahasiswa HMI Tanjungpinang-Bintan tersebut massa menuntut pemerintah pusat untuk membatalkan pembangunan proyek strategis nasional di Pulau Rempang.

Serta mereka juga meminta pemerintah pusat, untuk mengevaluasi atau mempertimbangkan lagi melaksanakan proyek strategis nasional di Pulau Rempang.

Aksi demontrasi yang berjalan damai itu, puluhan mahasiswa itu juga membawa sejumlah spanduk, yang bertuliskan Demi Investasi Rakyat Dihabisi, serta betuliskan Tuntut Keadilan Untuk Rempang Galang.

Kordinator aksi, Khairul Rizal mengatakan, mereka akan terus berpihak kepada masyarakat, aksi yang digelar tersebut juga sebagai bentuk solidaritas HMI Tanjungpinang dan Bintan.

“Kami juga menolak tindakan refresif, menolak investasi yang bisa menggusur warga Rempang. Aksi yang kami gelar ini bukti solidaritas kami bahwa HMI bersama masyarakat,” jelas dia.

Tidak hanya meminta pemerintah pusat untuk membatalkan pembangunan proyek di Pulau rempang, Lanjut Rizal, mereka juga mendesak Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) untuk segera mengambil tindakan, soal ada beberapa pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Rempang.

Kemudian, meminta Gubernur Kepri untuk menyatakan sikap, jika memang berpihak kepada masyarakat Rempang. HMI menuntut keadilan Gubernur Kepri, jika peduli dengan masyarakatnya.

“Buktikan jika memang dia kepala daerah, kami HMI minta pernyataan, bahwa dia memihak ke masyarakat,” jelas dia.

Rizal menegaskan, bahwa mereka sebagai mahasiswa menduga akan adanya pelanggaran konsitusi, jika proyek strategis nasional masih di lanjutkan di Pulau Rempang.

Dimana, Rizal menilai, dalam pembangunan investasi proyek tersebut investasi tidak jelas dan tidak menunjukkan dokumen resmi kepada masyarakat.

“Kami khawatir, akan merusak kedaulatan rakyat. Kami tidak tahu jelas, investasi ini untuk masyarakat atau tidak. Kami HMI akan mengontrol hingga tuntas,” ujarnya. (Yto)

Editor : Brp