Bentan.co.id – Puluhan mahasiswa di Tanjungpinang menggelar aksi demo penolakan relokasi 16 kampung tua Pulau Rempang dan Galang, di depan kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, pada Senin (11/9/2023) siang.
Dalam aksi mereka, puluhan aksi masa demo ini meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengambil sikap, terkait permasalah yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang, Kota Batam.
Aksi yang semulanya berlangsung damai, berujung ricuh hingga sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara petugas dan masa aksi, hingga pengerusakan kawat berduri yang dibentangkan oleh petugas kepolisian.
Menurut salah seorang kordinator aksi, Ade, Gubernur Kepri harus berani mengambil sikap dan menyurati Wali Kota Batam hingga Ex Officio BP Batam, untuk membantalkan relokasi 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang.
“Gubernur harus berani ambil sikap, surat Wali Kota Batam, Ex Officio BP Batam, untuk membatalkan relokasi 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang,” jelas dia.
Selain itu, Ade menyampaikan, mereka mengutuk tindakan kriminalitas dan mendesak Kapolri hingga Panglima TNI, untuk segera menarik mundur personel yang ada di Pulau Rempang.
“Tadi sempat memanas, satu rekan kami ada yang ditarik, terus berdarah dan bajunya robek,” ungkap dia.
Ade menegaskan, mereka akan terus bergerak, apabila masyarakat Pulau Rempang da Galang masih tertindas. “Kami akan terus bergerak, jika masyarakat di Pulau Rempang dan Galang masih tertindas,” sebut dia.
Sementara itu, Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu menjelaskan, kericuhan terjadi lantaran, puluhan masa aksi demo hendak memaksa masuk kedalam halam Kantor Gubernur Kepri.
“Tadi sempat terjadi aksi saling dorong. Saya sudah ingatkan, mahasiswa adalah orang yang terpelajar, dan dapat berorasi dengan cerdas dan cermat, karena orang berpendidikan,” sebut dia.
Kadis Kesbangpol Kepri, Raja Heri menyampaikan, saat Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Kepri tidak ada di kantor, sehingga tidak dapat menemui aksi unjuk rasa ini.
“Gubernur sedang dinas diluar dan Sekda ada undangan Komnas HAM di Jakarta. Sedangkan Wagub Kepri menghadiri rapat paripurna di DPRD Kepri,” ucapnya.
Raja Heri menyampaikan, bahwa tuntutan puluhan masa aksi ini akan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan Provinsi Kepri. “Aspirasi mereka kami tampung dan sedang berproses,” ujarnya. (Yto)
Editor : Brp
