Bentan.id – Calon Gubernur Kepri nomor urut 1, Soerya Respationo menggelar acara ngopi pagi bersama warga Sagulung, Batam, baru-baru ini. Dalam kegiatan ini, Cagub Soerya menampung keluhan masyarakat, dari mulai sulit mendapat pekerjaan hingga mahalnya biaya sekolah yang masih dialami warga Kota Batam.
Perwakilan dari masyarakat Sagulung, Billy Siagian menyampaikan bahwa kondisi ekonomi kian merosot akibat dampak pandemi Covid 19, warga semakin sulit mendapatkan pekerjaan sehingga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Situasi ini diperparah dengan mahalnya biaya sekolah bagi anak-anak mereka.
“Kami sangat membutuhkan perubahan dan menginginkan pemimpin yang mampu membawa Kepri keluar dari zona sulit ini,” ungkap Billy.
Menanggapi hal itu, Calon Gubernur Kepri nomor urut 1, Soerya Respationo menyatakan keprihatinannya atas kondisi perekonomian saat ini. “Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret hingga Oktober ini memberi dampak, salah satunya pada bidang perekonomian yang berefek tidak hanya bagi pengusaha besar dan menengah, namun usaha kecil juga ikut terimbas. Karena kondisi yang tidak stabil ini banyak karyawan yang di rumahkan bahkan terkena PHK,” ujarnya.
Diungkapkan Soerya, kondisi ini menyebabkan melemahnya daya beli hingga mempengaruhi berkurangnya permintaan barang di pasar. Namun untuk mengantisipasi agar dampak pandemi tidak berlangsung lama. Soerya meyakinkan warga telah menyiapkan sejumlah program pemulihan perekonomian. Salah satunya adalah menggiatkan para pelaku usaha kecil dan menengah. Jika ia terpilih sebagai Gubernur, Soerya akan meluncurkan permodalan kepada pelaku UMKM tanpa bunga.
“Program ini tentu akan kita buatkan skemanya agar para pelaku UMKM bisa bertahan dengan bantuan modal tanpa harus dikenakan bunga yang memberatkan,” tuturnya.
Selain bantuan modal, bersama wakilnya Iman Sutiawan, Cagub Soerya berkomitmen untuk menghadirkan biaya pendidikan gratis bagi pelajar SMA/SMK sederajat, tak hanya menggratiskan SPP, tapi hingga buku pelajaran juga digratiskan, sehingga para orang tua bisa lebih fokus menyiapkan dana pendidikan untuk jenjang berikutnya.
“Kebijakan ini dapat dilakukan karena kewenangan pendidikan tingkat SMA sederajat itu berada di pemerintah provinsi,” tegasnya.
(*)
