Bentan.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Kepri mengusulkan sejumlah program rumah layak huni pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Usulan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, bertemu dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fachri Hamzah, di Jakarta pada Rabu (2/7/2025).
Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari upaya koordinasi dan konsultasi terkait penyediaan rumah layak huni di wilayah Kepri.
Didampingi oleh Kepala Dinas PKP Kepri, Said Nursyahdu, Wagub menyampaikan berbagai usulan pembangunan dan rehabilitasi perumahan yang mendukung Program Tiga Juta Rumah dari pemerintah pusat.
Enam Usulan Pemprov Kepri adalah pembangunan rumah susun ASN di Pulau Dompak (Pemprov Kepri), pembangunan rumah susun ASN di Kabupaten Lingga, pembangunan rumah susun khusus STAIN Sultan Abdurrahman, penanganan rumah khusus untuk suku laut di Lingga, rehabilitasi rumah korban bencana di Serasan, Natuna, lengkap dengan fasilitas umum serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di 7 kabupaten/kota se-Kepri.
Wamen PKP Fachri Hamzah menyambut baik usulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa semua usulan bantuan sudah masuk ke dalam sistem SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan), dan akan diproses berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran.
Selain itu, Kementerian PKP juga tengah fokus pada penataan kawasan pesisir dan perkampungan nelayan, terutama di area yang tergolong kumuh.
Kawasan ini tidak hanya akan dilengkapi prasarana dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah, tetapi juga akan disediakan sarana produksi seperti cold storage dan fasilitas pengolahan hasil laut, untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen juga mengungkap bahwa pihaknya sedang mengkaji skema kerjasama antara pemerintah daerah dan pengembang (developer).
Konsepnya, lahan milik pemerintah akan dimanfaatkan untuk dibangun kawasan hunian oleh developer, lalu dipasarkan melalui Bulog Perumahan.
Menanggapi peluang yang ada, Wagub Nyanyang menyatakan bahwa Pemprov Kepri tahun ini akan menuntaskan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Pulau Penyengat, sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata religi dan pelestarian budaya Melayu.
Selain itu, perencanaan serupa juga akan dilakukan di Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang, dengan pendekatan berbasis kawasan pesisir.
“Kami berharap program ini bisa menjadi contoh atau pilot projek penanganan rumah layak huni di Kepri,” ujar Nyanyang.(*)
Editor: Don
