Bintan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan menggelar Rapat Paripurna pada Senin (25/8/2025) di ruang rapat utama.
Agenda rapat kali ini adalah pengesahan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bintan, serta penyampaian Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, hadir menyampaikan pendapat akhir sekaligus memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD.
Roby menjelaskan, perubahan status badan hukum BPR Bintan menjadi Perseroan Daerah merupakan langkah penting agar pengelolaan perusahaan daerah lebih efisien dan efektif.
“Ini bukan sekadar perubahan regulasi. Tujuannya untuk mendorong potensi ekonomi daerah sekaligus memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota DPRD, serta Panitia Khusus (Pansus) yang sudah bekerja keras dalam penyempurnaan Ranperda.
Dalam kesempatan itu, Roby turut menjelaskan pokok-pokok perubahan APBD 2025. Beberapa pertimbangan utama dalam penyusunan rancangan ini antara lain penyesuaian target pajak dan retribusi daerah, pergeseran antarjenis belanja, penyesuaian standar harga regional, hingga pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Berdasarkan struktur perubahan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,206 triliun lebih, belanja daerah mencapai Rp1,328 triliun lebih, sementara defisit ditutup dengan SILPA sekitar Rp122,29 miliar tanpa menimbulkan defisit baru.
Menanggapi pandangan umum fraksi, Roby menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi keuangan.
Langkah yang akan ditempuh meliputi pemutakhiran basis data pajak, digitalisasi sistem keuangan, serta keterbukaan informasi publik.
“Transparansi adalah kunci agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan akuntabel dan dipercaya masyarakat,” kata Roby.
Roby juga menyampaikan pemerintah sepakat dengan DPRD untuk memprioritaskan belanja daerah pada program yang langsung menyentuh masyarakat.
Fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan bagi UMKM, koperasi, hingga sektor perikanan dan kelautan.
Terkait masukan soal tingginya SILPA, pemerintah daerah disebut sudah mengambil langkah strategis, seperti memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mempercepat proses pengadaan, hingga meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran.
Menutup pidatonya pada Parpurna DPRD Bintan ini, Roby berharap seluruh agenda pembahasan Ranperda dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.(*)
Editor: Don
