bentan.co.id – Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama stake holder terkait melakukan rapat koordinasi finalisasi rencana induk pengembangan KPBPB BBK di Bandara Hang Nadim, Batam, Selasa (8/6/2021).
“Pertemuan ini sangat penting dan startegis karena kita akan menyusun rencana induk untuk segera disusun dalam Keppres sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (KPBPB BBK),” kata Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar bersama Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo serta Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sekaligus Anggota 2 Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto memang melakukan Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK.
Hadir juga pada kesempatan itu Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dan Sekda Bintan Adi Prihantara. Dari Pemprov Kepri tampak hadir Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, Staf Khusus Gubernur Sarafudin Aluan, Suyono, Angelinus, dan Muhti serta Kaban Kesbangpol Lamidi, Kepala Barenlitbang Andri Rizal, Karo Pembangunan Aries Fhariandi.
Dalam Rakor itu, Gubernur Ansar memang ingin melakukan percepatan-percepatan pertumbuhan perekonomian Kepri. Upaya untuk itu terus digesa dan dilakukan sinkrosinasi bersama seluruh stake holder agar berdampak baik bagi masyarakat. Apalagi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang semua merasakan imbas negatif dengan melemahnya daya beli masyarakat.
Gubernur Ansar pun memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri pada awal pandemi Covid-19, sempat berkonstraksi sampai minus 6,66 persen. Pada akhir tahun 2020 ekonomi Kepri mengalami perbaikan sampai minus 3,8 persen. Kemudian di Triwulan I tahun 2021 ini meskipun masih rendah namun sudah mengalami perbaikan menjadi minus 1,19 persen.
“Kami optimis nanti di Triwulan IV tahun 2021, Provinsi Kepri akan mencapai angka optimis pertumbuhan ekonomi 3,5 hingga 7,0 persen,” Gubernur Ansar, yakin.
Angka optimis itu tentu didasari banyak hal. Di antaranya nilai PMA Januari-Maret 2021 ini 347,8 Juta dolar Amerika. Sementara nilai PMDN sampai pada angka Rp2,5 Triliun.
Kondisi ini juga didukung nilai ekspor Kepri yang mencapai 1.356,15 Juta dolar Amerika. Angka ini meningkat 12,6 persen dari Februari. Hal ini didukung dengan rencana ekspor perdana Alumina dimulai pada Juni 2021.
Belanja pemerintah yang meningkat dan konsumsi masyarakat terus naik juga mendukung optimisme itu. Apalagi berbagai program padat karya terus berjalan. Ditambah dengan beroperasinya kembali beberapa industri di Karimun dan Batam.
Melalui Rapat Koordinasi, Kepri langsung mengusulkan Program/Proyek Prioritas dalam Rencana Induk BBK ini. Adapun beberapa harapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah FTZ menyeluruh di Bintan, Karimun dan Tanjungpinang. Juga penetapan Batam Bintan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN). Juga ada Integrasi kawasan wisata Lagoi-Trikora melalui peningkatan kemantapan jalan antar kawasan.
Dieksekusi juga Rencana Induk Pengembangan KPBPB menjadi Keppres Percepatan Pembangunan KPBPB dan Non-KPBPB. Adanya Dukungan NSPK (norma, standar prosedur dan kriteria) perizinan untuk investasi dan pemanfaatan dan atau pelepasan kawasan hutan. Dilakukan juga evaluasi tarif layanan di BP agar lebih kompetitif. Serta penguatan ketahanan dan kemandirian melalui penyambungan pipa gas Subsea Tie In WNTS – Pulau Pemping sepanjang lebih kurang 6,7 km.
Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar tetap ingin UMKM di Kepri tumbuh. Karena itu Gubernur menitipkan regulasi penanganan pajak bagi pelaku UMKM yang sangat memberatkan. Apalagi produk yang dihasilkan merupakan produk lokal.
Deputi Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan ini yakni ingin memahami dan melihat secara langsung isu-isu yang dihadapi di lapangan sehingga akan dilakukan formulasi terbaik agar permasalahan bisa diminimalisir. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk percepatan pembentukan Keppres di KPBPB BBK untuk mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan kawasan tersebut.
Secara tujuan, kata Wahyu memang untuk meningkatkan investasi di kawasan BBK, meningkatkan arus barang dan penumpang, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan percepatan penguatan kelembagaan pengelolaan BBK.
“Di dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK (Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang) akan dilakukan integrasi antar kawasan dengan pengembangan core business/ industri yang saling mendukung dan infrastruktur yang terkoneksi antar kawasan serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahaan investasi dan optimalisasi,” kata Wahyu.
Integrasi ini akan menjadikan kawasan BBK sebagai Hub logistik internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.
Reporter: Humas Kepri
Editor: Bram
