UMP Kepri 2027 Resmi Naik 9,02 Persen Jadi Rp4,22 Juta

UMP Kepri 2027 Resmi Naik 9,02 Persen Jadi Rp4,22 Juta
Ilustrasi. Kabar soal penyesuaian gaji tahun 2027 akhirnya resmi dirilis. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri Tahun 2027 sebesar Rp4.229.356. F. Pixabay.

Bentan.co.id – Kabar soal penyesuaian gaji tahun 2027 akhirnya resmi dirilis. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri Tahun 2027 sebesar Rp4.229.356.

Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp349.836 atau 9,02 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang berada di angka Rp3.879.520.

Ketetapan ini dituangkan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1232 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Selain UMP, Gubernur Ansar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri Tahun 2027 sebesar Rp4.253.968.

Bacaan Lainnya

Nilainya ikut naik Rp351.872 atau 9,02 persen jika dibandingkan dengan UMSP Tahun 2026 sebesar Rp3.902.096.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, menjelaskan bahwa angka tersebut sudah melalui pembahasan matang bersama Dewan Pengupahan Provinsi Kepri.

Prosesnya tetap mengacu pada aturan perundang-undangan sekaligus melihat kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan saat ini.

“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau,” jelas Diky.

Sebelum keputusan diteken Gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi Kepri lebih dulu menggelar rapat pleno pada 19 November 2026 di Kota Batam untuk merumuskan rekomendasi UMP dan UMSP Kepri Tahun 2027.

Rapat tersebut berjalan cukup alot hingga sempat beberapa kali diskors. Awalnya, unsur serikat pekerja mengusulkan indeks alfa sebesar 1,0 dengan mempertimbangkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Kepri yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai Rp5.977.587.

Di sisi lain, unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa sebesar 0,5 karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan dunia usaha yang masih menghadapi dinamika global.

Setelah mendengar berbagai masukan dari unsur pemerintah serta akademisi, kedua pihak akhirnya sepakat mengambil jalan tengah dengan menggunakan indeks alfa sebesar 0,75 sebagai dasar rekomendasi kepada Gubernur.

Diky menjelaskan, penetapan upah minimum tahun ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi tersebut, terdapat penyesuaian rentang indeks alfa dari yang sebelumnya berkisar 0,5 hingga 0,9 menjadi 0,5 hingga 1,0, sementara formula perhitungannya tetap mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025.

Selain itu, Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan dari lembaga statistik resmi pemerintah.

Untuk UMSP Kepri Tahun 2027, pemerintah menetapkan 13 sektor, bertambah dibandingkan Tahun 2026 yang mencakup 11 sektor. Ketiga belas sektor yang mendapatkan UMSP sebesar Rp4.253.968 tersebut meliputi:

  • Industri kimia dasar anorganik klor dan alkali
  • Industri kimia dasar anorganik gas industri
  • Industri kimia dasar anorganik pigmen
  • Industri kimia dasar anorganik lainnya
  • Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian
  • Industri kapal dan perahu serta jasa reparasi bangunan terapung
  • Industri peralatan dan perlengkapan kapal
  • Reparasi kapal dan bangunan terapung
  • Pertambangan minyak bumi
  • Pertambangan gas alam cair
  • Pengusahaan tenaga panas bumi
  • Industri produk logam struktural baja untuk konstruksi berat (fabrikasi jacket/rig)
  • Pembangkitan tenaga listrik

Diky menambahkan, keputusan penetapan UMP dan UMSP Kepri Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi pemerintah, pengusaha, maupun pekerja dalam menjalankan kebijakan pengupahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Provinsi Kepri juga mengajak semua pihak untuk memperhatikan, menghormati, dan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.

“Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Diky.(*)

Editor: Don

Pos terkait