SPDP Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Terbit, Yusril Singgung Dugaan Makar

SPDP Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Terbit, Yusril Singgung Dugaan Makar
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti dugaan keterkaitan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan perkara dugaan makar. F. X/Yusrilihza_Mhd.

Bentan.co.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti dugaan keterkaitan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan perkara dugaan makar.

Menurut Yusril, keterkaitan kedua perkara tersebut semakin terlihat setelah polisi menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), meski tersangka dalam perkara yang dimaksud belum ditetapkan.

“Dapat diketahui bahwa semakin nyata adanya keterkaitan antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dinyatakan siapa tersangkanya, dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP. Artinya surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan, walaupun belum ditetapkan siapa tersangkanya. Dan ini makin jelas bagi kita semua bahwa memang bukan sekedar semata-mata ada kegiatan penyadapan atau intersepsi elektronik, tapi betul-betul ini terkait dengan tindak pidana makar yang tengah dilakukan penyidikan seksama oleh Mabes Polri,” ujar Yusril dikutip dari tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Jumat (20/11/2026).

Yusril juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana makar tersebut secara menyeluruh.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara itu perlu diperiksa agar persoalan menjadi jelas.

“Dan saya berprinsip bahwa yang namanya tindak pidana makar itu memang harus diungkap setuntas-tuntasnya, sejelas-jelasnya, jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi, jangan ada orang-orang yang disangka terkait dengan kasus tindak pidana makar ini didiamkan. Jadi semua harus diperiksa, dimintai keterangan, dan diungkapkan hasil penyelidikannya,” kata Yusril.

Ia menegaskan bahwa pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, termasuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus tersebut.(*)

Editor: Don

Pos terkait