DUNIA pendidikan anak saat ini tidak hanya menjadi ruang belajar bagi peserta didik, tetapi juga perlahan berubah menjadi arena kompetisi sosial antar orang tua. Fenomena ini terlihat dari semakin maraknya perbandingan prestasi anak, sekolah favorit, nilai akademik, kemampuan bahasa asing, jumlah les tambahan, hingga aktivitas nonakademik yang dipamerkan di media sosial maupun lingkungan pergaulan.
Dalam kondisi tertentu, anak bukan lagi sekadar individu yang sedang bertumbuh, melainkan simbol keberhasilan sosial orang tua. Akibatnya, pendidikan anak sering kali kehilangan esensi utamanya sebagai proses pembentukan karakter dan perkembangan manusia secara utuh.
Budaya kompetisi antarorang tua sebenarnya bukan hal baru, tetapi perkembangan media sosial membuat fenomena tersebut semakin terlihat dan intens. Orang tua kini dapat dengan mudah membandingkan capaian anak melalui unggahan prestasi akademik, foto piala lomba, aktivitas sekolah internasional, hingga pencapaian anak sejak usia dini.
Tidak sedikit orang tua kemudian merasa terdorong untuk “menyamai” bahkan “mengungguli” pencapaian anak lain. Persaingan ini akhirnya memengaruhi pola pengasuhan dan cara pandang terhadap pendidikan.
Dalam perspektif pendidikan nasional, kondisi tersebut sesungguhnya perlu dikritisi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.
Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada persaingan akademik atau simbol prestise sosial, tetapi pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh.
Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa pendidikan sering dipersepsikan sebagai alat mobilitas sosial dan simbol status keluarga. Sekolah favorit, ranking kelas, kemampuan berbahasa asing, hingga banyaknya sertifikat perlombaan sering kali dijadikan ukuran keberhasilan orang tua dalam mendidik anak.
Akibatnya, muncul tekanan sosial yang membuat sebagian orang tua merasa harus terus “berlomba” agar anaknya tidak dianggap tertinggal.
Fenomena ini semakin terlihat pada anak usia dini dan sekolah dasar. Banyak anak yang sejak kecil sudah dijadwalkan mengikuti berbagai les tambahan, pelatihan, kompetisi akademik, bahkan kursus pengembangan diri secara berlebihan.
Padahal pada usia tersebut, anak sejatinya masih berada dalam fase bermain, eksplorasi, dan perkembangan emosional. Ketika anak terlalu dibebani target prestasi, pendidikan justru berisiko kehilangan sisi kemanusiaannya.
Dalam perspektif perlindungan anak, budaya kompetisi orang tua yang berlebihan dapat berdampak pada hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan sesuai minat dan bakatnya serta berhak untuk bermain, beristirahat, dan menikmati waktu luang. Artinya, pendidikan tidak boleh dijalankan dengan cara yang menghilangkan hak anak untuk tumbuh secara sehat, bahagia, dan sesuai tahap perkembangannya.
Persoalan muncul ketika ambisi orang tua lebih dominan dibanding kebutuhan psikologis anak. Tidak sedikit anak mengalami tekanan emosional karena dituntut terus berprestasi, dibandingkan dengan anak lain, atau dipaksa memenuhi standar tertentu demi kebanggaan keluarga.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan mental anak, menurunkan rasa percaya diri, bahkan membuat anak kehilangan motivasi belajar yang alami.
Budaya kompetisi antar orang tua juga memperlihatkan adanya perubahan orientasi pendidikan di masyarakat.
Pendidikan yang seharusnya menjadi ruang kolaborasi dan pengembangan karakter, perlahan berubah menjadi arena perlombaan sosial. Orang tua sering kali lebih fokus pada hasil yang terlihat secara publik dibanding proses perkembangan anak itu sendiri. Nilai, ranking, dan pencapaian menjadi lebih penting dibanding kebahagiaan dan keseimbangan hidup anak.
Media sosial turut memperkuat fenomena tersebut. Prestasi anak sering dipublikasikan secara berlebihan hingga memunculkan tekanan sosial tidak langsung kepada orang tua lain.
Dalam kondisi tertentu, media sosial menciptakan standar keberhasilan yang tidak realistis dan mendorong budaya perbandingan tanpa henti. Akibatnya, banyak orang tua merasa cemas apabila anaknya tidak memiliki pencapaian yang dianggap “unggul” oleh lingkungan sosial.
Padahal setiap anak memiliki kemampuan, minat, dan proses perkembangan yang berbeda. Tidak semua anak harus menjadi juara lomba, masuk sekolah elite, atau menguasai banyak keterampilan sejak dini. Pendidikan yang sehat seharusnya menghargai keberagaman potensi anak, bukan memaksa semua anak berada dalam standar kompetisi yang sama.
Di sisi lain, budaya kompetisi antar orang tua juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dalam pendidikan. Anak-anak dari keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dapat mengakses sekolah unggulan, les tambahan, dan berbagai fasilitas pengembangan diri.
Sementara itu, anak dari keluarga sederhana sering kali berada dalam posisi yang tidak setara. Jika pendidikan terus dipandang sebagai perlombaan status sosial, maka nilai keadilan dalam pendidikan akan semakin terkikis.
Penting bagi masyarakat untuk mengembalikan makna pendidikan pada tujuan utamanya, yaitu membentuk manusia yang berkembang secara utuh dan bermartabat. Orang tua seharusnya menjadi pendamping tumbuh kembang anak, bukan manajer kompetisi yang terus menekan anak demi memenuhi ekspektasi sosial.
Sekolah dan pemerintah juga perlu membangun sistem pendidikan yang lebih manusiawi dan tidak terlalu menekankan kompetisi akademik semata. Pendidikan dasar seharusnya lebih fokus pada pembentukan karakter, kemampuan sosial, kreativitas, dan kesehatan mental anak dibanding sekadar pencapaian angka dan ranking.
Budaya kompetisi antarorang tua di dunia pendidikan merupakan refleksi dari cara masyarakat memandang keberhasilan. Jika keberhasilan anak terus diukur dari kemampuan mengalahkan orang lain, maka pendidikan akan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Anak bukanlah trofi sosial untuk dipamerkan, melainkan individu yang berhak tumbuh sesuai potensinya sendiri dengan bahagia, sehat, dan bermartabat.
Penulis: Sarafuddin, S.Pd.,M.Pd
Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
