Bentan.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperkuat keamanan siber guna mendukung sistem pemerintahan digital yang aman dan andal.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Insiden Siber Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, pada Rabu, 6 Mei 2026 itu dibuka langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Provinsi Kepri, Sardison.
Program tersebut diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan berlangsung pada 5–7 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Sardison mengapresiasi langkah Diskominfo Kepri yang menginisiasi pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri sangat penting dalam menjaga keamanan data dan sistem pemerintahan berbasis digital,” ujar Sardison.
Menurutnya, keberadaan TTIS menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ancaman siber yang bisa berdampak pada pelayanan publik hingga sistem pemerintahan daerah.
“Keberadaan TTIS diharapkan mampu menjadi solusi dalam menangani berbagai potensi insiden siber yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” katanya.
Ia berharap seluruh peserta bimtek mampu meningkatkan kemampuan teknis dalam mendeteksi, menangani, hingga memulihkan sistem apabila terjadi serangan atau gangguan siber.
“Gerak cepat, antisipatif, serta kemampuan pemulihan sistem menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data dan sistem pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari program penanganan insiden siber pada pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani insiden siber pada sistem informasi pemerintahan,” ujar Hendri.
Menurutnya, pelatihan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam mencegah pelanggaran maupun gangguan siber yang dapat mengganggu sistem pemerintahan digital.
“Khususnya dalam menjaga keamanan data serta penanganan yang cepat dan tepat apabila terjadi insiden siber pada sistem TIK pemerintahan,” tambahnya.
Hendri mengungkapkan, sepanjang tahun 2026 Diskominfo Kepri bersama Tim TTIS telah menangani delapan insiden siber dalam pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Melalui kegiatan ini diharapkan pemahaman dan kemampuan penanganan insiden siber dapat semakin meningkat sehingga sistem pemerintahan digital di Kepri semakin aman dan tangguh,” tutup Hendri.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Direktur BSSN, Andri Pancoro menyampaikan apresiasi kepada Diskominfo Kepri atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Kami berharap melalui bimtek ini dapat tercipta ekosistem keamanan siber yang semakin baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan pembentukan TTIS di Provinsi Kepri diharapkan mampu memperkuat langkah pencegahan, mitigasi, hingga penanganan insiden siber di lingkungan pemerintahan daerah.
“Penanganan insiden siber tidak hanya menjadi bagian dari program pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bagian dari program nasional,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mengikuti simulasi serta praktik langsung penanganan insiden siber.(*)
Editor: Don
