Bentan.co.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hendri Kurniadi, menghadiri kegiatan Penguatan Ketahanan Digital dan Transformasi Layanan Publik Berbasis AI bagi Pemerintah Daerah se-Kepulauan Riau di Aston Nagoya Thamrin, Batam, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan yang digelar Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) tersebut mengangkat tema “Perkuat Ketahanan Digital dan Percepat Transformasi Layanan Publik dengan Solusi 100% Berdaulat di Indonesia.”
Pertemuan ini membahas kesiapan pemerintah daerah menghadapi perkembangan teknologi digital, terutama dalam menjaga keamanan data dan memanfaatkan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung layanan publik.
Hendri Kurniadi mengatakan, ketahanan digital menjadi kebutuhan yang semakin penting bagi pemerintah daerah.
Pasalnya, penggunaan teknologi dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan terus berkembang.
“Dinas Kominfo se-Kepri dan seluruh Indonesia merupakan salah satu garda terdepan dalam menjaga keamanan data digital milik pemerintah daerah. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap semakin meningkatkan kemampuan teman-teman Diskominfo di Kepri dalam menjaga keamanan data digital pemerintah daerah,” ujar Hendri.
Menurut Hendri, peningkatan kapasitas dan kolaborasi antarlembaga perlu terus dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan digital.
Pemerintah daerah juga perlu mengikuti perkembangan teknologi agar proses transformasi digital tidak hanya berfokus pada kecepatan layanan, tetapi juga memperhatikan keamanan data.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Sanjaya, menyampaikan bahwa seluruh wilayah di Provinsi Kepri telah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan sudah terdaftar di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Dinas Kominfo di wilayah Provinsi Kepri sudah 100 persen terbentuk Tim Tanggap Insiden Siber dan sudah juga teregistrasi di BSSN. Dengan hal ini diharapkan akan semakin mempersingkat birokrasi dalam menangani masalah siber di daerah karena koordinasi dengan BSSN dapat langsung dilakukan secara satu pintu demi keamanan data digital,” ujar Danang.
Keberadaan TTIS di setiap wilayah menjadi bagian dari kesiapan pemerintah daerah dalam menangani potensi gangguan atau insiden keamanan siber.
Dengan tim yang sudah terbentuk dan terregistrasi, koordinasi dengan BSSN dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih terarah.
Selain keamanan siber, pemanfaatan AI untuk layanan publik juga menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan tersebut.
Teknologi AI dinilai dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
Namun, penggunaannya tetap perlu disertai perhatian terhadap keamanan sistem serta perlindungan dan kedaulatan data pemerintah.(*)
Editor: Don
