Bentan.co.id – Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang mencapai 6,95 persen pada Triwulan I 2026. Angka ini menjadi perhatian karena dicapai ketika pemerintah daerah masih menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman menyebut sekitar 90 persen pemerintah daerah di Indonesia terdampak cukup signifikan oleh kebijakan pemangkasan TKD.
Kondisi tersebut tidak lepas dari kemampuan fiskal banyak daerah yang masih terbatas. Sebagian pemerintah daerah bahkan memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat hingga 80 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
KPPOD mencatat 298 daerah masuk kategori memiliki ketergantungan tinggi terhadap TKD. Pada kelompok ini, dana transfer dari pemerintah pusat menyumbang lebih dari 80 persen APBD.
Sementara itu, sebanyak 228 pemerintah daerah lainnya masuk kategori sedang karena memiliki ketergantungan terhadap TKD antara 40 persen hingga 80 persen dari APBD.
Kota Tanjungpinang termasuk salah satu daerah yang turut merasakan dampak kondisi tersebut.
Dengan sektor swasta yang masih terus berkembang dan ketergantungan cukup tinggi terhadap dana transfer, ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih terbatas.
Berdasarkan pengelompokan kemampuan fiskal yang disampaikan KPPOD, Tanjungpinang masuk kategori sedang.
Dari APBD Kota Tanjungpinang 2026 yang berada di kisaran Rp1,03 triliun, kontribusi TKD dari pemerintah pusat mencapai 52,93 persen.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sekitar 27,75 persen. Sisanya berasal dari transfer pemerintah provinsi sebesar 5,75 persen, lain-lain pendapatan daerah yang sah 0,73 persen, serta pinjaman daerah sekitar 11,62 persen.
Infrastruktur dan Belanja Daerah Ikut Terdampak
Tekanan anggaran membuat sejumlah sektor di Tanjungpinang ikut terdampak. Infrastruktur, belanja operasional, hingga pelaksanaan program prioritas menjadi beberapa sektor yang harus disesuaikan.
Pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang menjadi bagian dari program pemerintahan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan Wakil Wali Kota Raja Ariza juga menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan.
Persoalannya, sebagian besar APBD harus dialokasikan untuk belanja pegawai. Pemerintah kota kemudian melakukan sejumlah penyesuaian agar belanja publik tetap bisa berjalan.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain mengurangi jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui peleburan sejumlah OPD yang memiliki bidang serumpun, menyesuaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mengikuti regulasi, serta mengurangi biaya operasional.
Penghematan juga dilakukan melalui pembatasan kegiatan seremonial, belanja makan dan minum rapat, hingga perjalanan dinas.
Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan lain: bagaimana Tanjungpinang masih bisa mencatat pertumbuhan ekonomi 6,95 persen?
Ekonomi Tanjungpinang Tumbuh 6,95 Persen
Pada Triwulan I 2026, ekonomi Kota Tanjungpinang tumbuh 6,95 persen. Angka tersebut mendekati pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 7,04 persen pada periode yang sama.
Pertumbuhan Tanjungpinang masih berada di bawah Kabupaten Bintan yang mencapai 8,51 persen.
Salah satu faktor yang membuat Bintan memiliki pertumbuhan lebih tinggi adalah keberadaan kawasan wisata Lagoi dan kawasan industri Lobam.
Sementara itu, berdasarkan data yang tercantum dalam naskah ini, pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada Triwulan I 2026 disebut mencapai 67,01 persen.
Jika melihat kondisi Tanjungpinang, pertumbuhan ekonomi 6,95 persen tersebut tentu menarik untuk dicermati.
Apalagi pada awal masa kepemimpinan Lis Darmansyah-Raja Ariza, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang berada di angka 2,53 persen.
Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang bahkan berada di bawah Kabupaten Lingga yang mencapai sekitar 3,53 persen.
Lalu, apa yang mendorong pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang?
Tanjungpinang memang tidak memiliki kawasan industri besar seperti Batam. Sektor swasta juga masih menghadapi tantangan untuk berkembang lebih jauh.
Namun, pemerintah daerah mencoba mengoptimalkan sektor ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui sektor perdagangan yang menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang, dengan kontribusi sekitar 35 persen.
Berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM juga menjadi bagian dari upaya menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Mulai dari bazar UMKM dalam kegiatan pemerintahan, Dekranasda Fun and Run 5K dan 10K, hingga Gerak Jalan Proklamasi.
Kegiatan seperti ini mungkin terlihat sederhana. Namun, dampaknya terhadap perputaran ekonomi lokal bisa dirasakan langsung oleh pelaku usaha.
Berdasarkan survei Dinas Komunikasi dan Informatika, Gerak Jalan Proklamasi 2025 tercatat menghasilkan perputaran uang lebih dari Rp1 miliar.
Pendapatan pelaku UMKM kuliner saat kegiatan tersebut juga disebut meningkat hingga 42 persen. Angka itu belum memperhitungkan dampak terhadap pelaku usaha perdagangan dan konveksi.
Pengamat Perilaku Birokrasi dan Governansi Publik Kepulauan Riau, Dr. Endri Sanopaka, S.Sos, MPM, mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan aktivitas ekonomi sebuah daerah.
Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, berarti semakin banyak aktivitas ekonomi yang berjalan. Namun, menurut Endri, angka pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kondisi ekonomi.
Jika melihat pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang pada Triwulan I 2026 yang mencapai 6,95 persen, dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 3,05 persen, terlihat adanya peningkatan.
Endri menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Meski demikian, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap ekonomi tidak selalu terlihat dalam bentuk pembangunan fisik.
Menurut Endri, kebijakan pemerintah juga bisa berupa intervensi langsung maupun tidak langsung terhadap sektor usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Artinya, dukungan terhadap pelaku usaha, kegiatan ekonomi masyarakat, perdagangan, jasa, konstruksi, industri pengolahan, hingga pariwisata juga menjadi bagian dari kebijakan yang dapat memengaruhi pergerakan ekonomi daerah.
Endri menilai kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mendorong sektor-sektor ekonomi masyarakat perlu mendapat perhatian.
Namun, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, institusi vertikal, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha.
Kolaborasi tersebut penting agar kebijakan masing-masing instansi dapat berjalan lebih selaras dengan kondisi masyarakat.
Terutama untuk sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Endri sendiri memiliki pengalaman dalam bidang akademik dan penelitian. Ia merupakan Ketua Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, dosen dan peneliti, serta tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Pertumbuhan ekonomi 6,95 persen pada Triwulan I 2026 menjadi salah satu catatan penting bagi Kota Tanjungpinang, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan.
Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berjalan meski pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran.
Tantangannya sekarang adalah bagaimana pertumbuhan tersebut bisa terus dijaga dan dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Penguatan sektor perdagangan, UMKM, jasa, pariwisata, industri pengolahan, hingga investasi menjadi bagian penting jika Tanjungpinang ingin memperluas sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Bagi pemerintah daerah, kondisi fiskal memang menjadi tantangan. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi 6,95 persen menunjukkan masih ada ruang yang bisa dikembangkan.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya seberapa besar pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang, tetapi bagaimana pertumbuhan tersebut bisa menciptakan lebih banyak aktivitas usaha, lapangan pekerjaan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.(*)
Editor: Don
