Bentan.co.id – Kabar mengenai Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang disebut akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Saat rapat berlangsung, Habiburokhman memberikan kesempatan kepada anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, untuk berbicara lebih dahulu karena disebut harus menghadiri agenda di MPR.
“Karena beliau ada ikut acara MPR, dipersilakan bicara duluan,” kata Habiburokhman.
Habiburokhman kemudian menyebut Benny akan menghadiri agenda penyerahan surat pengunduran diri Gibran yang dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB.
“Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak,” kata Habiburokhman.
Pernyataan tersebut muncul di tengah bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), pimpinan DPR RI menerima usulan hak menyatakan pendapat dari sejumlah anggota DPR.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam rapat itu, Saan menyampaikan bahwa sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Saan mengatakan pimpinan DPR menghormati usulan tersebut dan telah menerima dokumen yang disampaikan para pengusul. Selanjutnya, usulan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” imbuh dia.
Usulan HMP tersebut dijadwalkan untuk dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Dalam perkembangannya, jumlah anggota DPR yang mendukung usulan tersebut juga mengalami penambahan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa turut membacakan jumlah anggota dari masing-masing fraksi yang menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terkait Gibran.
Berikut rincian jumlah pengusul berdasarkan data yang disampaikan:
- Fraksi PDIP: 14 orang
- Fraksi Partai Golkar: 11 orang
- Fraksi Gerindra: 11 orang
- Fraksi NasDem: 19 orang
- Fraksi PKB: 18 orang
- Fraksi PKS: 28 orang
- Fraksi PAN: 10 orang
- Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
Dari rincian tersebut, Fraksi PKS tercatat memiliki jumlah anggota pengusul terbanyak, yakni 28 orang.
Disusul Fraksi NasDem dengan 19 orang dan Fraksi PKB serta Partai Demokrat masing-masing 18 orang.
Usulan hak menyatakan pendapat ini selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR RI.(*)
Editor: Don
