Bentan.co.id – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Yulizar, terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan Marok Kecil, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11996 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 22 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, MA juga menolak permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lingga.
“Berdasarkan pemberitahuan putusan kasasi yang diterbitkan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada 13 November 2026, MA menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan banding yang diajukan jaksa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang,” tulis pemberitahuan tersebut.
MA sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 9/PID.SUS-TPK/2026/PT TPG tertanggal 7 Juli 2026.
Dalam amar putusan tersebut, MA menyatakan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg tertanggal 8 Mei 2026 tetap berlaku.
Dengan demikian, putusan pengadilan tingkat pertama menjadi putusan yang tetap berlaku setelah MA mengabulkan kasasi terdakwa dan membatalkan putusan pengadilan tingkat banding.
Yulizar merupakan tenaga ahli konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan Jembatan Marok Kecil, Kabupaten Lingga, untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024. Ia juga tercatat sebagai Direktur PT Bentan Sondong.
Rian Hidayat selaku kuasa hukum, menyatakan menghormati putusan Mahkamah Agung dan melihat bahwa lembaga peradilan telah menjalankan kewenangannya dalam memeriksa serta memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini, kami berharap seluruh pihak dapat menghormati hasil proses peradilan dan tidak membangun opini yang tidak didasarkan pada fakta hukum,” katanya, Sabtu (14/11/2026).
Dia juga mengajak masyarakat untuk melihat perkara ini secara utuh dengan merujuk pada dokumen dan putusan pengadilan, bukan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar.
“Ke depan, kami akan terus mengawal hak-hak hukum klien kami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.(*)
Editor: Don
