Bentan.co.id – Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan memperluas program beasiswa bagi guru. Tahun 2026, bantuan sebesar Rp3 juta per semester ini ditargetkan menjangkau hingga 150 ribu guru yang belum memiliki gelar S1/D4.
Kebijakan ini disampaikan dalam upacara Hari Pendidikan Nasional yang digelar bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Dewa Ruci, Sabtu (2/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah membacakan pidato dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Baca juga: International Jazz Day di Batam Dibuka, Wagub Nyanyang Dorong Kreativitas Tanpa Batas
“Pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia,” ujar Lis.
Program beasiswa ini secara khusus menyasar guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik.
Sebelumnya pada 2025, bantuan ini sudah diberikan kepada 12.500 guru, dan kini skalanya diperbesar secara signifikan.
Baca juga: Hari Buruh 2026, Pemkab Bintan Perkuat Kolaborasi demi Pekerja Lebih Sejahtera
Tak hanya beasiswa, pemerintah juga menyiapkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru.
Mulai dari metode pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dan kepemimpinan sekolah.
Selain itu, kabar baik lainnya, tunjangan sertifikasi guru kini langsung disalurkan setiap bulan, sehingga diharapkan bisa lebih membantu kesejahteraan tenaga pendidik.
Baca juga: Posyandu Bintan Makin Keren, Layanan 6 SPM Digelar Serentak di 10 Kecamatan
“Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas,” lanjut Lis.
Dalam 18 bulan terakhir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus membangun fondasi pendidikan yang lebih berkualitas dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, keluarga, masyarakat, hingga media.
Pemerintah juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya lewat program.
Diperlukan perubahan pola pikir, penguatan mental, serta arah kebijakan yang jelas agar hasilnya benar-benar berdampak, bukan sekadar administratif.
Sejalan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin solid melalui integrasi perencanaan, reformasi birokrasi berbasis hasil, serta penguatan layanan dasar.(*)
Editor: Don
