Bentan.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memperkuat antisipasi menghadapi puncak musim hujan dan potensi bencana akibat perubahan iklim. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 1.231 kejadian bencana terjadi di wilayah Kepri.
Upaya kesiapsiagaan dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Puncak Musim Hujan dan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (3/11/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Aludin Andi, menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah berbagai instansi dalam menghadapi potensi bencana selama musim hujan.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memperkuat koordinasi, komunikasi dan sinergi lintas sektor agar seluruh unsur memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Kepulauan Riau,” kata Andi.
Menurutnya, kondisi geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau membutuhkan pola penanganan bencana yang terkoordinasi.
Sebab, setiap wilayah memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi akses, transportasi maupun distribusi bantuan.
“Potensi bencana yang perlu kita antisipasi meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, hingga cuaca ekstrem,” ujarnya.
Sekdaprov Kepri Misni juga mengingatkan pentingnya kesiapan seluruh pihak menghadapi perubahan kondisi cuaca.
Menurutnya, penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi, tetapi membutuhkan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan komitmen, koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani dengan cepat dan tepat,” tegas Misni.
Misni memaparkan data kejadian bencana di Kepri sepanjang 2025. Tercatat ada 948 kejadian, terdiri dari 210 banjir, 50 tanah longsor, 200 kebakaran, serta 488 kejadian puting beliung, angin kencang, gelombang tinggi dan bencana lainnya.
Kabupaten Bintan menjadi wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 268 kejadian. Berikutnya Kota Tanjungpinang dengan 238 kejadian. Sementara itu, daerah lainnya mencatat jumlah kejadian sebagai berikut:
Kabupaten Natuna: 111 kejadian
Kabupaten Karimun: 96 kejadian
Kabupaten Kepulauan Anambas: 95 kejadian
Kota Batam: 81 kejadian
Kabupaten Lingga: 50 kejadian
Jumlah tersebut kemudian meningkat pada periode Januari hingga September 2026.
Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, BPBD Kepri mencatat sebanyak 1.231 kejadian bencana.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat upaya pencegahan sebelum bencana terjadi.
“Peningkatan jumlah kejadian bencana ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi harus memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi sejak dini,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, Misni menyampaikan tujuh langkah strategis yang perlu dilakukan seluruh instansi terkait.
Beberapa di antaranya memperkuat koordinasi dan komando lintas sektor, mengoptimalkan sistem informasi serta peringatan dini, dan memastikan kesiapan personel, peralatan hingga logistik evakuasi.
Pemprov Kepri juga mendorong penguatan mitigasi melalui pemeliharaan drainase, pembersihan saluran air, serta pembangunan kolam retensi untuk mengurangi risiko banjir.
Selain peran pemerintah, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, media massa, dan perguruan tinggi juga dinilai penting dalam membangun kesiapan menghadapi bencana.
Misni meminta agar seluruh langkah tersebut tidak berhenti pada rapat koordinasi.
Setiap instansi diharapkan melakukan evaluasi secara berkala dan memasukkan program kesiapsiagaan bencana ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran masing-masing.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Pemprov Kepri juga meresmikan Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Kepri.
Gedung difungsikan untuk mendukung pemantauan kondisi wilayah, pengumpulan informasi kebencanaan, koordinasi antarlembaga, hingga pengendalian operasi saat terjadi bencana.(*)
Editor: Don
