Bentan.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mulai memfasilitasi relokasi pelaku UMKM yang sebelumnya berjualan di kawasan Gurindam 12.
Langkah ini dilakukan seiring rencana pembangunan kawasan tersebut oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan proses pemindahan pedagang telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir. Relokasi dilakukan secara bertahap sambil menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Kami juga melakukan inventarisasi. Mana yang mungkin belum cocok akan kita bahas kembali,” ujar Lis, Kamis (25/6/2026).
Menurut Lis, selama proses pembangunan berlangsung para pedagang tidak dapat tetap berjualan di lokasi lama karena area tersebut akan digunakan untuk aktivitas proyek, termasuk sebagai lokasi penempatan material konstruksi.
Untuk memastikan aktivitas usaha tetap berjalan, Pemko Tanjungpinang telah menyiapkan sejumlah lokasi alternatif bagi para pedagang.
Beberapa lokasi relokasi yang disediakan di antaranya Anjung Cahaya, Melayu Square, dan Tanah Merah.
Selain itu, pemerintah juga masih melakukan koordinasi untuk menyiapkan titik-titik lain agar seluruh pedagang dapat terakomodasi.
Lis menegaskan bahwa prioritas relokasi diberikan kepada pedagang yang benar-benar aktif menjalankan usahanya.
“Yang kami fasilitasi adalah pedagang yang memang berkomitmen berjualan, bukan yang memiliki lapak tetapi tidak digunakan atau disewakan kepada pihak lain,” tegasnya.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa relokasi ini merupakan bentuk penggusuran. Menurutnya, pemerintah justru berupaya menjaga agar pelaku UMKM tetap bisa berusaha selama proses pembangunan kawasan Gurindam 12 berlangsung.
“Tidak ada penggusuran. Kami berkomunikasi, mendengarkan keluhan dan masukan pedagang, lalu mencarikan solusi bersama,” ujarnya.
Lis mengakui proses relokasi masih menghadapi sejumlah tantangan karena melibatkan banyak pihak.
Meski begitu, Pemko Tanjungpinang berkomitmen menjalankan kesepakatan yang telah dibangun bersama para pedagang.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah juga menyediakan fasilitas pendukung berupa tenda untuk membantu aktivitas perdagangan di lokasi baru.
Ke depan, Pemko Tanjungpinang bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana menyusun sistem penataan dan pengelolaan kawasan usaha yang lebih tertata sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung.
“Ke depan, bersama Pemprov Kepri, kita akan berembuk untuk meningkatkan sistem usaha para pedagang agar lebih baik,” pungkas Lis.(*)
Editor: Don
