Bentan.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun secara resmi menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Karimun.
Penyerahan laporan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Karimun yang digelar pada Senin (22/6/2026).
Dokumen pertanggungjawaban itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Karimun, Rocky Marciano Bawole.
Dalam laporan yang disampaikan, kondisi keuangan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup stabil.
Realisasi belanja operasi tercatat mencapai 92,58 persen, sementara belanja modal terealisasi sebesar 88,05 persen dari target yang telah ditetapkan.
Selain itu, Pemkab Karimun juga mencatat surplus pada laporan operasional sebesar Rp38,6 miliar.
Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Dari sisi likuiditas, posisi keuangan daerah juga dinilai aman. Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan kas akhir tahun tercatat mencapai Rp70,6 miliar.
Tak hanya itu, nilai aset yang dimiliki Pemkab Karimun terus mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 2025, total aset daerah tercatat menembus Rp2,34 triliun.
Wabup Rocky menjelaskan bahwa tahun anggaran 2025 merupakan periode transisi bagi pemerintahan yang saat ini dipimpinnya bersama Bupati Karimun, Iskandarsyah.
“Tahun anggaran 2025 ini sejatinya adalah sebuah fase transisi bagi kita semua. Harus kita pahami bersama bahwa sebagian besar pelaksanaan APBD tahun lalu merupakan warisan atau kelanjutan dari program-program pemerintahan yang terdahulu. Ada beberapa program yang terpaksa harus tetap kami jalankan semata-mata karena sudah telanjur disahkan dan mengikat secara hukum,” ujar Rocky.
Menurut Rocky, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan agar program-program yang dijalankan semakin selaras dengan visi dan arah pembangunan daerah saat ini.
“Kami sangat berharap, melalui Rapat Paripurna ini, teman-teman pimpinan dan anggota dewan di DPRD dapat mengkaji hal tersebut secara mendalam. Ke depannya, kita harus memastikan bahwa program yang lahir benar-benar sejalan dengan visi baru dan membawa kemanfaatan tertinggi bagi masyarakat Karimun,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Rocky menegaskan komitmen Pemkab Karimun untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif akan terus diperkuat untuk memastikan APBD pada masa mendatang tidak hanya berorientasi pada penyerapan, melainkan pada keadilan dan pertumbuhan ekonomi nyata bagi seluruh masyarakat di Bumi Berazam,” pungkasnya.(Rch)
Editor: Don
