Bentan.co.id – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempercepat penemuan kasus tuberkulosis (TBC) dan memperkuat pencegahan penularannya.
Persoalannya bukan hanya soal mengobati pasien yang sudah terdiagnosis. Di Kepri, masih ada cukup banyak kasus TBC yang diperkirakan belum ditemukan.
Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Indonesia sudah cukup baik.
Tantangan berikutnya adalah menemukan pasien yang belum teridentifikasi sekaligus mencegah orang-orang yang melakukan kontak erat ikut tertular.
“Persoalan kita bukan lagi bagaimana mengobati pasien TBC, karena tingkat keberhasilan pengobatannya sudah sangat baik. Tantangan kita adalah menemukan kasus dan mencegah orang yang kontak erat agar tidak ikut sakit,” ujarnya.
Hal itu disampaikan Benjamin saat menjadi keynote speaker sekaligus memberikan pengarahan dalam kegiatan Sinergi Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan dengan Pembangunan Kesehatan dan Upaya Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas, Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (11/9/2026).
Diperkirakan ada 13 ribu kasus TBC di Kepri
Benjamin menyebut karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan membuat upaya menemukan kasus TBC memiliki tantangan tersendiri.
Dari perkiraan sekitar 13 ribu kasus TBC di Kepri, baru sekitar 6.000 hingga 7.000 kasus yang berhasil ditemukan.
Artinya, masih ada selisih cukup besar antara perkiraan jumlah kasus dan kasus yang sudah teridentifikasi.
Di sisi lain, pasien TBC yang sudah ditemukan di Kepri memiliki tingkat keberhasilan pengobatan sekitar 95 persen.
“Jadi kita relatif baik dalam mengobati, tetapi masih kurang dalam menemukan kasus dan melakukan pencegahan,” kata Benjamin.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat pemeriksaan terhadap orang yang melakukan kontak erat dengan pasien TBC.
Mereka yang memenuhi kriteria juga akan mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) untuk mencegah infeksi berkembang menjadi penyakit TBC.
Penemuan kasus juga akan melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari kader kesehatan, camat, lurah, pemerintah daerah hingga masyarakat.
Untuk mendukung penemuan kasus TBC, Kemenkes RI berencana memberikan 10 unit alat X-ray kepada Provinsi Kepri.
Peralatan tersebut ditargetkan diserahkan pada bulan depan. Kehadiran alat ini diharapkan membantu memperluas pemeriksaan, terutama di fasilitas kesehatan yang membutuhkan dukungan alat deteksi.
Selain peralatan, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan untuk kegiatan pemeriksaan.
Dukungan tersebut mencakup tenaga kesehatan, radiografer, dokter, hingga kader yang terlibat dalam program penanggulangan TBC.
Secara nasional, pemerintah juga mendorong pemerataan fasilitas pemeriksaan dengan menyediakan alat X-ray di puskesmas.
Dukungan tenaga radiografer dan peremajaan fasilitas kesehatan yang sudah berusia tua juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Benjamin menegaskan, penanganan TBC tidak cukup dilakukan setelah seseorang dinyatakan sakit.
Deteksi lebih awal dan pencegahan penularan perlu berjalan bersamaan.
Selain penanganan TBC, Pemerintah Provinsi Kepri juga diminta memperkuat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri berkomitmen meningkatkan pembangunan sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
Menurut Ansar, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemprov Kepri juga mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 12 persen pada tahun ini, atau di atas batas minimal yang diwajibkan.
“Kesehatan ini penting karena derajat kesehatan menjadi salah satu indikator indeks pembangunan manusia. Maka semua masyarakat di Kepri harus sehat,” ujar Ansar.
Ansar mengatakan, pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah pusat terus dievaluasi, termasuk Cek Kesehatan Gratis.
Ia mengakui pelaksanaan program tersebut di Kepri masih perlu ditingkatkan. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota bersama jajaran dinas kesehatan diminta memperkuat koordinasi.
“Kami tidak mau menyampaikan persoalan klasik karena geografi. Saya hanya perlu komitmen teman-teman bupati dan wali kota bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskan program ini,” katanya.
Ansar juga meminta pembangunan kesehatan di Kepri tidak hanya berfokus pada pengobatan ketika masyarakat sudah sakit.
Menurutnya, upaya promotif dan preventif perlu diperkuat. Selain TBC dan Cek Kesehatan Gratis, ia menyoroti persoalan stunting dan program imunisasi.
Pemerintah daerah akan terus mengevaluasi indikator kesehatan secara berkala.
Ansar menyebut hasil survei E-PPGBM menunjukkan angka stunting di Kepri berada pada kisaran 3 persen. Sementara berdasarkan survei SSGI, angkanya masih sekitar 15 persen.
Perbedaan hasil tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan intervensi.
Pencegahan stunting dilakukan melalui sejumlah langkah, seperti perbaikan pola asuh, pemberian tablet tambah darah bagi anak sekolah, serta penguatan program kesehatan sejak masa kehamilan.
Pemerintah juga mendorong masyarakat ikut mengambil bagian dalam program kesehatan.
Ansar mengatakan, edukasi kesehatan perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Karena itu, pemerintah akan melibatkan organisasi kemasyarakatan, PKK, organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat lainnya.
“Program promotif dan program antisipasi harus kita perbesar supaya masyarakat tahu. Kita harus bekerja sama dengan PKK, ormas, partai politik, majelis ulama dan siapa saja. Yang penting semua menyuarakan bahwa kesehatan itu penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Kader posyandu juga diminta aktif mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Ansar berharap layanan kesehatan di Kepri dapat terus diperkuat, termasuk dalam menghadapi tantangan wilayah kepulauan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga harus ikut mempromosikan program ini. Mari bergerak cepat bersama, mengajak masyarakat menjaga kesehatan, melakukan pencegahan dan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis secara masif,” kata Ansar.(*)
Editor: Don
