Bentan.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Rahma meraih penghargaan prestisius Manggala Karya Kencana dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Penghargaan yang diterima Wali Kota Rahma adalah pengakuan atas komitmennya dalam upaya pengendalian penduduk dan penurunan angka stunting di kota ini.
Penghargaan ini diserahkan kepada Wali Kota Rahma dalam rangkaian acara Rekonsiliasi Stunting dan Rembug Stunting tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, yang digelar di CK Hotel Tanjungpinang pada Kamis (7/9/2023).
Wali Kota Rahma mengucapkan rasa terima kasih kepada BKKBN Pusat, terutama kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, atas penghargaan bergengsi ini.
Baginya, penghargaan ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen tinggi yang diberikan oleh semua pihak dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, serta percepatan penurunan angka stunting di Tanjungpinang.
“Ini merupakan hasil nyata dari kerja keras dan komitmen yang tinggi dari semua pihak dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana serta Penurunan Stunting di Kota Tanjungpinang,” ujar Rahma dengan penuh semangat.
Rahma menegaskan bahwa penurunan angka stunting tidak bisa dicapai sendirian. Ini memerlukan sinergi dari seluruh elemen daerah yang harus bergerak bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Melalui kerja sama yang erat dalam upaya penurunan stunting, hasil positif telah dicapai dengan adanya penurunan angka stunting di Kota Gurindam.
Rahma juga menekankan pentingnya memberikan asupan gizi yang memadai dan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak balita.
Selain itu, Rahma juga memuji keberhasilan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang diemban oleh Bapak Wakil Wali Kota. Program ini dinilai sangat berhasil dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Tanjungpinang.
Dengan menggerakkan seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, dan elemen masyarakat, BAAS telah berhasil menekan prevalensi angka stunting di Kota Tanjungpinang yang kini sudah mulai mengalami tren penurunan yang signifikan.
Sementara itu, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN) BKKBN Pusat, Sukaryo Teguh Santoso, menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target percepatan penurunan stunting sebesar 14 persen secara nasional pada tahun 2024.
Menurutnya, pencapaian target tersebut sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, mengingat banyak kasus stunting ditemukan di tingkat daerah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus fokus pada memberdayakan sumber daya yang ada, karena hal ini akan berdampak pada pencapaian hasil secara nasional.
Sukaryo Teguh Santoso juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh berbagai kabupaten dan kota dalam percepatan penurunan stunting. Salah satu contohnya adalah peran orang tua asuh yang telah diterapkan dalam beberapa model.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Rohina, menjelaskan bahwa Rekonsiliasi Stunting dan Rembug Stunting tingkat Provinsi Kepri tahun 2023 mengangkat tema penguatan percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor.
Tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen dan peran pemerintah pusat dan daerah, serta mitra kerja dalam meningkatkan akses, kualitas pelayanan, dan penggerakan program percepatan penurunan stunting. Terutama, hal ini dilakukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan mitra kerja dalam mendukung program percepatan penurunan stunting,” jelasnya.(*/Ink)
Editor: Brp
