Bentan.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan berencana mengurangi jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari 29 menjadi 25. Rencana ini masuk dalam usulan perubahan susunan perangkat daerah yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Bintan, Senin (9/11/2026).
Penataan tersebut dilakukan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sejumlah urusan pemerintahan nantinya akan digabung ke dalam satu perangkat daerah.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan menjelaskan, perubahan struktur organisasi ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi.
Tujuannya agar organisasi pemerintahan lebih efektif, efisien, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat.
Penyusunan struktur baru juga mempertimbangkan kondisi Bintan sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, sekaligus kawasan pariwisata.
“Pemerintah turut memperhatikan beban kerja, hasil evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah,” kata Roby.
Dalam usulan tersebut, ada beberapa urusan pemerintahan yang akan disatukan.
Urusan perikanan, pertanian, dan pangan direncanakan berada dalam satu perangkat daerah.
Begitu juga urusan lingkungan hidup, perumahan, dan kawasan permukiman yang akan digabung.
Penataan juga menyasar urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
Sementara itu, urusan pendapatan daerah akan disatukan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Untuk sektor lainnya, urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan juga akan ditata dalam satu perangkat daerah.
Namun, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri.
Roby mengatakan, pengurangan jumlah OPD bukan berarti menghilangkan fungsi pemerintahan yang selama ini berjalan.
Seluruh urusan tetap dilaksanakan, tetapi dengan susunan organisasi yang lebih sederhana.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” tegasnya.
Pemkab Bintan juga akan mempersiapkan proses peralihan organisasi secara bertahap.
Persiapan tersebut mencakup penyesuaian aparatur sipil negara (ASN), aset, anggaran, hingga dokumen perencanaan.
Langkah ini diperlukan agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu aktivitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.(*)
Editor: Don
