Bentan.co.id – Perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan urusan jual beli. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang benar, pendampingan ketika dirugikan, hingga akses untuk menyampaikan pengaduan.
Di Kepulauan Riau (Kepri), upaya tersebut memiliki tantangan tersendiri. Kondisi wilayah yang terdiri dari banyak pulau membuat akses terhadap layanan perlindungan konsumen belum tentu merata.
Ketua LPKSM Mitra Konsumen Kepri, Rian Hidayat, menjelaskan bahwa LPKSM memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami dan memperjuangkan haknya sebagai konsumen.
“Peran tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001,” katanya, Senin (9/11/2026).
LPKSM memiliki sejumlah tugas dalam ekosistem perlindungan konsumen. Kegiatannya terdiri dari edukasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, pemberian konsultasi awal, penerimaan pengaduan, hingga pendampingan ketika terjadi sengketa.
“Selain itu, LPKSM juga dapat ikut mengawasi peredaran barang dan jasa bersama pemerintah, terutama terkait keamanan, mutu, label, dan masa kedaluwarsa produk,” jelasnya.
Menurutnya, dalam penanganan sengketa, LPKSM dapat menjadi penghubung antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
“Lembaga ini juga dapat membantu konsumen menyiapkan bukti serta mendampingi proses penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),” katanya.
Rian mengatakan kondisi geografis Kepri menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jangkauan layanan perlindungan konsumen.
Ia menyebut bahwa wilayah Kepri memiliki 2.408 pulau dengan karakteristik distribusi barang yang banyak bergantung pada transportasi laut.
“Kondisi tersebut dapat memunculkan persoalan, seperti perbedaan harga antarpulau, kualitas barang selama distribusi, hingga keterlambatan pasokan,” katanya.
Selain itu, posisi Kepri sebagai wilayah perbatasan dan kawasan perdagangan juga menghadirkan tantangan tersendiri.
Peredaran produk impor, termasuk produk yang perlu dipastikan kelengkapan label dan izin edarnya, menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian.
“Persoalan lain muncul dari sektor transportasi laut, seperti pengaduan terkait tiket, keterlambatan kapal, dan keselamatan pelayaran,” ujarnya.
Di sisi lain, perkembangan transaksi digital juga membawa tantangan baru. Masyarakat kini semakin banyak berhadapan dengan transaksi e-commerce, pinjaman online, dan produk yang dipasarkan lintas wilayah.
Menurutnya, peran LPKSM di Kepri diarahkan pada beberapa bidang, mulai dari edukasi konsumen hingga pendampingan pengaduan.
Edukasi dapat menyasar masyarakat di pulau-pulau, pelajar, pelaku UMKM, dan nelayan.
Sementara itu, pendampingan pengaduan meliputi persoalan perumahan, pembiayaan, perdagangan elektronik, telekomunikasi, transportasi, listrik, dan air.
“LPKSM membangun kemitraan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPSK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemerintah daerah untuk kegiatan sosialisasi dan penanganan kasus,” katanya.
Pemanfaatan media sosial dan kanal pengaduan digital dinilai dapat membantu memperluas jangkauan layanan, termasuk bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Rian mengatakan meski memiliki peran penting, operasional LPKSM di wilayah kepulauan tidak lepas dari sejumlah kendala.
“Biaya perjalanan menuju daerah terpencil menjadi salah satu tantangan, terutama untuk menjangkau wilayah seperti Natuna, Anambas, dan Lingga,” katanya.
Selain itu, keterbatasan sumber pendanaan sebagai lembaga swadaya masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan program secara rutin.
Ia juga menyoroti soal rendahnya literasi konsumen. Sebagian masyarakat masih enggan melaporkan kerugian yang nilainya dianggap kecil, sehingga persoalan yang dialami konsumen tidak selalu tercatat atau mendapatkan pendampingan.
“Karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, legalitas kelembagaan, dan dokumentasi kegiatan dinilai perlu dilakukan agar layanan LPKSM dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.(Brm)
Editor: Don
