Bentan.co.id – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bekerja sama dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban konsumen.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan kuliah umum perlindungan konsumen di Gedung A Satu Gurindam-Ismeth Abdullah, Kampus UMRAH, Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan kalangan akademisi dan menjadi salah satu upaya memperluas edukasi mengenai perlindungan konsumen, termasuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul seiring perkembangan transaksi digital.
Ketua Komisi Kerja Sama dan Pengkajian Kelembagaan BPKN RI, Lasminingsih, mengatakan kolaborasi dengan UMRAH merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Ia menjelaskan, BPKN memiliki tugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan konsumen.
Selain itu, lembaga tersebut juga mendorong pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam menyediakan produk yang aman dan berkualitas.
Menurut Lasminingsih, perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak pembeli, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian BPKN adalah meningkatnya transaksi daring.
Di tengah kemudahan berbelanja secara digital, konsumen masih menghadapi sejumlah risiko, seperti penipuan, kebocoran data, hingga pencurian informasi pribadi.
Karena itu, konsumen perlu mendapatkan perlindungan saat melakukan transaksi, termasuk kepastian keamanan data dan informasi yang jelas mengenai produk yang dibeli.
Informasi tersebut mencakup keterangan label halal, kandungan gizi, serta berbagai informasi lain yang dibutuhkan konsumen sebelum menentukan pilihan.
“Perlindungan data pribadi menjadi hal yang mendesak di tengah perkembangan transaksi digital. Konsumen harus mendapatkan perlindungan dan informasi yang memadai agar dapat mengambil keputusan secara tepat,” pesannya.
Ia juga menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran perlindungan konsumen.
Peran tersebut dapat dilakukan melalui penelitian, kajian akademik, publikasi ilmiah, hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, persoalan perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab dan kesadaran dari berbagai pihak.
“Melalui kerja sama ini, BPKN berharap UMRAH dapat ikut berkontribusi dalam pengembangan kajian perlindungan konsumen di Indonesia,” katanya.(Brm)
Editor: Don
