Bentan.co.id – Komisi 3 DPRD Karimun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait peristiwa blackout (padam total) listrik oleh PT PLN (Persero) pada 20 hingga 23 Juli 2026 se Pulau Karimun Besar.
RDP yang digelar di ruang Banmus DPRD Karimun itu digelar, Selasa (28/7/2026) mulai sekira pukul 10.00 WIB.
Rapat dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Karimun Ady Hermawan (Hanura) didampingi Wakil Ketua I Satria (Gerindra) dan Ketua Komisi 3 Efrizal (Gerindra).
Turut hadir anggota Komisi 3 DPRD Karimun yakni Ery Januardin (NasDem), Wiyono (Golkar), Abdul Razak (Gerindra), dan Dedi Jarliyostika (Hanura).
Sementara dari pihak PT PLN (Persero) hadir Manager ULP Tanjungbalai Karimun, Ahmad Subhan, Manager PLTU Sei Batak yakni Riki dan Manager PLTD Bukit Carok Rio Cahyadi.
Dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun hadir Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) H Zulfan serta Kepala Bidang ESDM Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Dr Vandarones Purba.
Pada RDP itu DPRD Karimun melayangkan 8 pertanyaan seputar kelistrikan di Kabupaten Karimun khususnya Pulau Karimun Besar sebagai pusat pemerintahan.
Diantara pertanyaannya yakni perihal kronologi terjadinya pemadaman total listrik se-Pulau Karimun Besar pada 20 hingga 23 Juli 2026.
DPRD Karimun juga mempertanyakan perihal pemberian kompensasi bagi pelanggan ULP Tanjungbalai Karimun yang terdampak akibat blackout tersebut.
Wakil Ketua 2 DPRD Karimun Ady Hermawan juga menanyakan perihal rencana ULP Tanjungbalai Karimun sebagai perpanjangan tangan PT PLN (Persero) agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada masa akan datang.
“Karimun ini semakin hari permintaan akan kebutuhan listriknya terus meningkat, kami selaku wakil rakyat ingin mendengar apa rencana ULP Tanjungbalai Karimun ke depannya agar kejadian blackout kemarin tidak terulang kembali pada masa akan datang,” ujar Ady Hermawan.
Politisi Partai Hanura itu khawatir jika persoalan defisit daya listrik di Karimun tidak ditanggulangi mulai dengan perencanaan matang dari sekarang, akan sangat menggangu terutama dalam hal menarik investasi masuk ke Karimun.
Manager ULP Tanjungbalai Karimun, Ahmad Subhan kepada DPRD Karimun menyebut akan ada pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak akibat blackout pada 20 hingga 23 Juli 2026.
“Saat ini kami tengah melakukan pendataan jumlah pelanggan yang terdampak. Harap bersabar karena ini (pendataan, red) butuh waktu,” ujar Subhan.
Perihal skema pemberian kompensasi, Subhan memperkirakan dalam bentuk pemberian kuota bagi pelanggan pengguna token dan pengurangan tagihan bagi pelanggan pengguna meteran. (*)
Editor: Don
