Bentan.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) menyepakati langkah untuk mempercepat penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dan Dirjen PPI Kementerian KomDigi, Wayan Toni Supriyanto, di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Salah satu hasil pertemuan itu adalah penetapan enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun. Pembangunan akan melibatkan operator telekomunikasi seperti Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dengan memanfaatkan frekuensi 700 MHz.
Frekuensi 700 MHz dipilih karena memiliki jangkauan sinyal yang lebih luas dan mampu menjangkau wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses internet.
Selain mendukung layanan 4G LTE dan 5G, penggunaan frekuensi ini juga dinilai lebih efisien karena kebutuhan pembangunan BTS menjadi lebih sedikit dibandingkan frekuensi lainnya.
Tak hanya pembangunan BTS, pemerintah juga akan mengoptimalkan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani jaringan terestrial.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menargetkan sebanyak 207 titik yang masih mengalami blank spot maupun kualitas sinyal rendah di Kepulauan Riau dapat segera memperoleh layanan internet yang lebih baik.
“Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar,” sebut Wayan.
Masih Ada 207 Titik Bermasalah
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan masih terdapat 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah atau poor coverage di wilayah Kepulauan Riau.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” tegas Nyanyang.
Ia menjelaskan keterbatasan jaringan telekomunikasi juga memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kepulauan.
“Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah. Karena itu kami berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital dapat menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Nyanyang menambahkan, kolaborasi dengan KomDigi diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses internet sehingga masyarakat di pulau-pulau terluar lebih mudah mengakses layanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga mendukung aktivitas sekitar 78 ribu nelayan di Kepulauan Riau.
“Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh untuk tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara,” tutup Nyanyang.
Sementara itu, Wayan Toni Supriyanto mengatakan kondisi geografis Kepulauan Riau yang didominasi wilayah laut menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Karena itu, pemerintah akan memanfaatkan berbagai teknologi baru agar pemerataan akses internet dapat berjalan lebih efektif.
“Dengan teknologi D2D dan alokasi frekuensi baru, kita sedang melakukan transisi besar dari keterbatasan fisik menuju efisiensi digital yang inklusif,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah pusat akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pembangunan infrastruktur digital di lokasi prioritas agar pemerataan akses internet di Kepulauan Riau dapat segera terwujud.
“Pemerintah akan melakukan pemantauan berkala terhadap progres di lokasi-lokasi prioritas ini untuk memastikan Kepulauan Riau menjadi provinsi yang merdeka sinyal secara utuh,” paparnya.(Adv)
Editor: Don
