Bentan.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mendapat penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas kinerja dalam penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penghargaan sebagai Provinsi dengan Kinerja Penuh tersebut diterima Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Pemprov Kepri dalam mendorong tata kelola pengadaan yang proaktif.
Pemprov Kepri juga dinilai berkontribusi dalam mendukung dan membimbing UKPBJ di tingkat kabupaten dan kota.
Bagi Kepri, penghargaan ini berkaitan dengan upaya memperkuat pengelolaan anggaran pemerintah agar lebih efektif, efisien dan transparan.
Sebagai provinsi kepulauan sekaligus wilayah perbatasan yang berada di jalur perdagangan internasional, tata kelola pengadaan menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan belanja pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rapat Koordinasi UKPBJ 2026 mengangkat tema “Pengadaan Tanpa Batas”. Tema tersebut menggambarkan perubahan pendekatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan tantangan pengadaan saat ini bukan hanya memastikan setiap proses sesuai aturan, tetapi juga bagaimana belanja pemerintah menghasilkan manfaat yang lebih nyata.
“Transformasi tersebut, perlu didorong melalui kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap berlandaskan integritas, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap regulasi” ujarnya.
Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan adalah konsolidasi paket pengadaan.
Cara ini dapat membantu pemerintah mendapatkan efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas belanja.
Di tingkat daerah, konsolidasi paket pengadaan juga dinilai memiliki peluang untuk menghemat anggaran sekaligus membuat proses belanja pemerintah lebih terarah.
Kepri menjadi salah satu dari lima pemerintah provinsi yang mendapat apresiasi karena berperan dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten dan kota di wilayahnya hingga mencapai tingkat kematangan proaktif.
Peran tersebut cukup penting karena Kepri memiliki tujuh kabupaten dan kota dengan karakter wilayah yang berbeda.
Wilayah tersebut mencakup daerah perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas hingga kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam, Bintan dan Tanjungpinang.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi penghargaan yang diberikan LKPP.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Kepri untuk terus memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa.
“Terima kasih kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujar Nyanyang.
Nyanyang berharap capaian di tingkat provinsi juga dapat diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri.
“Kita berharap prestasi ini tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga menular kepada tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Mulai dari Natuna di utara sebagai beranda perbatasan Indonesia hingga Batam, Bintan, Tanjungpinang dan daerah lainnya,” katanya.
Menurutnya, penguatan tata kelola pengadaan perlu terus dilakukan agar anggaran pemerintah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ke depan, Pemprov Kepri juga akan mendorong UKPBJ agar tidak hanya bertugas menjalankan proses pengadaan.(Adv)
Editor: Don
