Bentan.co.id – Pemerintah Indonesia mulai mengkaji rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. Salah satu wilayah yang masuk dalam kajian awal adalah Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Batam.
Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain Batam, sejumlah wilayah lain juga masuk dalam kajian, termasuk Halmahera di Maluku Utara, Kalimantan, dan Sumatra.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10.2026), seperti dilansir Bloomberg.
“Bapak-Ibu semua, apa langkah strategi ke depan? Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk membangun PLTN,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10).
Bahlil mengatakan, Batam menjadi salah satu wilayah yang dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan PLTN.
Kawasan ini dinilai memiliki potensi untuk mendukung keandalan pasokan listrik, seiring meningkatnya kebutuhan energi.
Meski begitu, rencana pembangunan PLTN di Batam belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih melakukan kajian dan pemeriksaan untuk menilai kelayakan lokasi tersebut.
“Salah satu studi lokasi yang kita tempatkan, kita akan taruh di Kepri yaitu di Batam untuk bagaimana menopang energi kita. Ini masih dalam kajian dan pemeriksaan,” kata Bahlil.
Selain Batam, pemerintah juga mengkaji sejumlah wilayah lain sebagai calon lokasi PLTN. Wilayah tersebut meliputi Halmahera di Maluku Utara, Kalimantan, dan Sumatra.
Untuk Halmahera, pemerintah menjajaki kerja sama teknologi dengan perusahaan energi nuklir asal Rusia, Rosatom.
Kerja sama tersebut menjadi salah satu bagian dari pembahasan pengembangan PLTN di Indonesia.
“Terkait nuklir [PLTN], kajian awal ada di Halmahera kerja sama dengan Rusia atau Rosatom, Kalimantan, Sumatra, dan salah satu opsi di Kepulauan Riau,” ungkap Bahlil.
Di tengah rencana pembangunan PLTN, pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik domestik tetap menjadi prioritas.
Pasokan listrik perlu dipastikan cukup untuk mendukung aktivitas masyarakat, industri, dan pertumbuhan ekonomi.
Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah belum membuka opsi penyaluran listrik ke luar negeri.
Menurut dia, kebutuhan listrik di Indonesia masih tinggi sehingga pemanfaatan energi perlu difokuskan untuk pasar domestik terlebih dahulu.
Saat ini, seluruh calon lokasi PLTN masih menjalani studi kelayakan teknis dan ekonomis.
Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menentukan lokasi dan teknologi yang akan digunakan.
“Ini semua masih dalam tahap studi kelayakan [feasibility study]. Kita pilih lokasi dan teknologi yang paling menguntungkan dan aman bagi negara,” kata Bahlil.
Kajian tersebut mencakup pertimbangan kelayakan lokasi, efisiensi, serta aspek keselamatan.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya terkait rencana pembangunan PLTN.
Di luar kajian lokasi PLTN di Batam dan sejumlah wilayah lain, Rosatom sebelumnya disebut telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan Indonesia, PT Pembangkit Listrik Nuklir, terkait pasokan listrik dari PLTN terapung.
Proyek PLTN terapung tipe PEB-100 tersebut direncanakan memiliki kapasitas total 200 megawatt (MW).
Listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke wilayah utara Pulau Halmahera, Maluku Utara.
Dalam proyek tersebut, Rosatom akan menyediakan dua unit PLTN terapung. CEO Rosatom, Alexey Likhachev, juga mengungkap bahwa proyek ini merupakan perjanjian ekspor pertama di dunia untuk memasok listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir terapung.(Abh)
Editor: Don
