Bentan.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengusulkan penambahan 18 titik prioritas Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Langkah ini dilakukan untuk memperluas manfaat program bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kepri.
Usulan tersebut disampaikan Ansar saat melakukan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, di Gedung Menara Bahari I, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).
“Sebagai bentuk keseriusan, saat ini tiga titik telah selesai dibangun dan satu titik di Kabupaten Natuna sedang dalam proses pembangunan. Kami juga mengusulkan penambahan 18 titik prioritas agar manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat pesisir dan nelayan,” ujar Ansar.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri menargetkan pembangunan 100 Koperasi Nelayan Merah Putih yang tersebar di berbagai kawasan pesisir sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, Ansar juga meminta dukungan KKP RI untuk segera melakukan survei terhadap 82 titik kawasan pesisir di Kepulauan Riau.
Menurutnya, survei topografi diperlukan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan sekaligus untuk memetakan kebutuhan infrastruktur pendukung di wilayah pesisir.
“Kami berharap survei lapangan ini dapat segera dilaksanakan sehingga berbagai kebutuhan pengembangan kawasan pesisir dapat dipetakan secara komprehensif dan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan sektor kelautan di Kepri,” kata Ansar.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyiapkan berbagai data pendukung dan usulan strategis untuk mendukung pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Menurut Trenggono, Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah dengan potensi maritim terbesar di Indonesia dan menjadi wilayah prioritas dalam pelaksanaan program Ekonomi Biru yang dikembangkan pemerintah pusat.
“Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk mengoptimalkan seluruh potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Trenggono.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor kelautan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar potensi maritim mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.(*)
Editor: Don
