Wagub Kepri Sebut Koperasi Merah Putih Jadi Peluang Besar Ekonomi Masyarakat Pulau

Wagub Kepri Sebut Koperasi Merah Putih Jadi Peluang Besar Ekonomi Masyarakat Pulau
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, mengikuti peluncuran 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Pasar Hang Tuah, Batu Besar, Kota Batam, Sabtu (16/5/2026). F. Pemprov Kepri.

Bentan.co.id – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, mengikuti peluncuran 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Pasar Hang Tuah, Batu Besar, Kota Batam, Sabtu (16/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Nyanyang menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut positif program strategis nasional tersebut sebagai langkah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan.

Menurutnya, konsep pemerataan pembangunan melalui program KDKMP sangat relevan diterapkan di daerah kepulauan seperti Kepri yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks.

“Walaupun lokus utama peluncuran berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, esensi dari pemerataan pembangunan ini gaungnya sampai ke beranda terdepan NKRI, Bumi Segantang Lada, Kepulauan Riau,” ujar Nyanyang.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan, Kepulauan Riau merupakan provinsi kepulauan dengan 96 persen wilayah berupa lautan dan hanya 4 persen daratan.

Kepri juga memiliki lebih dari 2.408 pulau, termasuk 22 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Menurut Nyanyang, potensi besar sektor maritim di Kepri juga diiringi sejumlah tantangan pembangunan, terutama terkait konektivitas antar-pulau dan pemerataan infrastruktur.

Beberapa persoalan yang masih dihadapi antara lain tingginya biaya logistik dan transportasi laut, keterbatasan akses digital di wilayah pulau terluar, hingga perlunya modernisasi sektor perikanan untuk mendukung nelayan tradisional.

“Masih terdapat titik-titik blank spot di wilayah perbatasan yang menghambat akselerasi digitalisasi desa dan kampung. Karena itu kami berharap adanya penguatan jaringan internet satelit untuk mendukung desa digital di wilayah kepulauan,” katanya.

Nyanyang menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepri terus berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter.

Ia menyebut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah menghasilkan sejumlah capaian positif dalam pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,94 persen, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional setelah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga meningkat dari 79,89 pada 2024 menjadi 80,53 pada 2025. Angka tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri juga mengalami penurunan dari 6,89 persen pada Februari 2025 menjadi 6,35 persen pada November 2025.

Melihat keberhasilan pembangunan 1.061 KDKMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Nyanyang berharap program serupa dapat diperluas hingga menyentuh wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau dengan pendekatan berbasis kemaritiman.

“Kepulauan Riau siap menjadi mitra strategis dan laboratorium hidup bagi berbagai program nasional berbasis kemaritiman dan kawasan perbatasan,” tegasnya.(*)

Editor: Don

Pos terkait