Bentan.co.id – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada perkembangan teknologi, tetapi juga harus mampu menjaga keberagaman budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat menghadiri WSIS Forum 2026 Ministerial Roundtable pada Jumat (10/7/2026).
Menurut Meutya, keberhasilan transformasi digital tidak semata diukur dari pesatnya perkembangan teknologi maupun besarnya nilai ekonomi digital.
Lebih dari itu, transformasi digital harus mampu memperluas akses, menjaga kekayaan budaya, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.
“Teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Bahasa lokal, pengetahuan adat, dan komunitas lokal harus menjadi bagian dari masa depan digital,” ujar Meutya.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk mempercepat pemerataan manfaat transformasi digital.
Menurut Meutya, penguatan kapasitas sumber daya manusia, transfer teknologi, pendanaan yang berkelanjutan, hingga keterlibatan negara berkembang dalam tata kelola digital global menjadi faktor penting agar transformasi digital berjalan lebih inklusif.
Indonesia, kata dia, terus memperkuat fondasi transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kecakapan digital masyarakat, penguatan tata kelola data, keamanan siber, pembangunan infrastruktur digital publik, hingga pemanfaatan teknologi baru.
Seluruh langkah tersebut diselaraskan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 untuk menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas dan mudah diakses masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi digital, pemerintah telah mengoperasikan Satelit SATRIA-1, mengoptimalkan jaringan Palapa Ring, serta memperluas layanan jaringan 5G di berbagai wilayah Indonesia.
Meutya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital bukan sekadar menghadirkan akses internet yang lebih luas.
“Namun, tujuan akhirnya bukan sekadar menghadirkan konektivitas. Transformasi digital harus menciptakan produktivitas, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Meutya.
Pemerintah mencatat nilai ekonomi digital Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 100 miliar dolar AS atau hampir sepertiga dari total ekonomi digital ASEAN.
Angka tersebut ditargetkan meningkat hingga 200 miliar dolar AS pada 2030 seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, pemerintah juga memperkuat keamanan ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Regulasi tersebut mewajibkan platform digital menerapkan verifikasi usia pengguna, klasifikasi tingkat risiko layanan, serta memperkuat sistem perlindungan bagi anak di ruang digital.
Selain mempercepat transformasi digital, Indonesia juga menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) harus berpusat pada manusia.
Penerapan AI, menurut pemerintah, perlu dilakukan secara etis, transparan, akuntabel, serta tetap menghormati privasi, hak asasi manusia, dan keberagaman budaya sebagai fondasi transformasi digital yang berkelanjutan.(*)
Editor: Don
