Bentan.co.id – Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa BUMD bukan sekadar perusahaan daerah, tapi juga motor penggerak ekonomi sekaligus sumber penting peningkatan PAD.
“BUMD dituntut untuk meningkatkan kinerja yang terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel. Salah satu kunci utama adalah standarisasi pelaporan keuangan dan kinerja serta ketepatan waktu dalam penyampaiannya,” ujar Nyanyang rapat koordinasi (rakor) terkait kinerja BUMD di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Selasa (5/5/2026).
Nyanyang juga mengingatkan bahwa data yang valid dan tepat waktu sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah.
Baca juga: Ritel Modern Ekspansi ke Tanjungpinang, Indomaret Buka 3 Gerai Perdana
Kinerja BUMD, lanjutnya, berkaitan langsung dengan target pembangunan daerah dalam RPJMD Kepri 2025–2029, terutama melalui indikator Return on Asset (ROA).
“Jika target return on asset tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah juga akan terdampak. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi sementara, masih banyak BUMD di Kepri yang belum mencapai target kinerja, termasuk dalam hal ROA.
Baca juga: Ratusan Produk Lokal Mejeng di Bazar MTQH Tanjungpinang
“Artinya, masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Kita perlu rapat teknis lanjutan untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan kinerja BUMD,” tambahnya.
Nyanyang juga mendorong pembenahan menyeluruh di tubuh BUMD, mulai dari tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance agar pengelolaan BUMD lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
Baca juga: 10 UMKM Teluk Bintan Dapat Sertifikat Halal, Kini Bisa Tembus Minimarket
“BUMD bukan sekadar entitas usaha, tetapi penggerak utama ekonomi daerah. Karena itu, harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ujarnya.
Dalam situasi fiskal yang semakin menantang, Pemprov Kepri juga mendorong optimalisasi peran BUMD sebagai penopang pendapatan daerah.
“Saat ini kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan, sementara target pembangunan terus meningkat. Maka salah satu solusi utama adalah menyehatkan BUMD agar mampu menjadi tulang punggung pendapatan daerah,” jelasnya.
Baca juga: Bintan Borong 3 Penghargaan Top BUMD Awards 2026
Nyanyang menegaskan bahwa hasil rakor ini akan menjadi dasar arah kebijakan ke depan, termasuk kemungkinan langkah strategis seperti restrukturisasi BUMD.
“Pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah-langkah strategis demi menyehatkan BUMD. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepri,” pungkasnya.(*)
Editor: Don
